Rupiah yang tak kunjung 'ceria' sambut September

Kamis, 06 September 2018 | 09:06 WIB ET

GEJOLAK nilai tukar rupiah yang telah berlangsung sejak awal tahun 2018 menimbulkan kecemasan bagi seluruh pihak. Betapa tidak, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sepanjang tahun ini kian mengkhawatirkan. Di awal September 2018 ini, nilai tukar rupiah bahkan telah menembus angka psikologis Rp 15.000 per dolar AS.

Tidak dapat disangkal bahwa kemerosotan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dipicu oleh kombinasi faktor eksternal maupun internal. Dari eskternal, optimisme akan pemulihan pertumbuhan ekonomi AS mendorong Bank Sentral AS 'The Fed' untuk melanjutkan kembali kebijakan moneter ketat (tight monetary policy) dengan menaikkan suku bunga acuan The Fed Fund Rate (FFR).

Dengan kenaikan FFR dua kali selama paruh pertama tahun 2018 ini semakin memperkuat sinyal bahwa The Fed benar-benar akan kembali mengerek naik FFR hingga 3 kali lagi sampai akhir tahun 2018. 

Di tengah besarnya peranan investasi asing pada portofolio jangka pendek (hot money) baik di pasar modal maupun pasar obligasi, Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh pelarian modal asing tersebut (capital outflow). Buktinya, pasar modal Indonesia turut diguncang dengan migrasi modal asing ke luar negeri.

Sepanjang tahun 2018 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)  Indonesia anjlok mencapai -9,79 persen (year to date), menjadi yang terburuk kedua di kawasan ASEAN setelah Filipina (-14,14 persen). Merahnya kinerja pasar modal Indonesia tersebut tidak lepas dari aktivitas jual bersih (net sell) investor asing sebesar Rp50,23 triliun sepanjang semester pertama 2018. Padahal tahun lalu saja, penjualan bersih investor asing di pasar modal Indonesia sepanjang 2017 “hanya” sebesar Rp39,9 triliun. 

Indonesia juga harus bersiap-siap menghadapi potensi tekanan eksternal lainnya yang tidak kalah kuat yaitu meluasnya eskalasi perang dagang antara AS dengan China. Perseteruan dagang yang tengah berlangsung antara kedua negara besar tersebut berpotensi menyeret negara-negara di kawasan lain seperti Amerika Utara, Amerika Tengah, Uni Eropa, dan bahkan Asia untuk melakukan tindakan retaliasi atau pembalasan terhadap kebijakan proteksionis di masing-masing negara. 

Bagi Indonesia, dampak yang paling nyata adalah terhambatnya ekspor ke negara-negara tujuan utama ekspor Indonesia seperti China, Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa yang mengambil porsi 47 persen terhadap total ekspor nonmigas Indonesia selama Januari-Mei 2018. 

Dari sisi internal, pemerintah memiliki andil yang cukup besar mempengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Besarnya utang jatuh tempo pemerintah pada tahun 2018 yang mencapai Rp384 triliun turut memicu volatilitas rupiah. Belum lagi dengan pembayaran bunga utang atas SBN jangka pendek yang diterbitkan pada tahun ini.

Dengan porsi utang pemerintah yang berdasarkan mata uang dolar AS mencapai 29 persen dari total utang pemerintah maka berarti kebutuhan pemerintah atas dolar AS juga sangat besar. Dalam konteks ini, dengan utang pemerintah yang semakin membengkak sebagai konsekuensi dari kebijakan fiskal yang agresif maka pemerintah turut bertanggungjawab terhadap instabilitas nilai tukar rupiah yang terjadi saat ini.

Selain itu, depresiasi rupiah terhadap dolar AS juga tidak lepas dari persoalan fundamental ekonomi Indonesia berupa penyakit akut defisit neraca transaksi berjalan yang telah berlangsung sejak tahun 2012. Penyebab utama minusnya kinerja transaksi berjalan tersebut adalah defisit neraca minyak dan gas (migas) sejak tahun 2011. Tahun 2011 awal terjadinya defisit migas Indonesia yang saat itu ‘hanya’ sebesar -0,65 miliar dolar AS, namun terus menerus membesar hingga mencapai puncaknya pada tahun 2017 sebesar -8,57 miliar dolar AS.

Dengan pertumbuhan konsumsi migas domestik yang terus meningkat dan produksi migas dalam negeri yang menurun maka defisit perdagangan migas di masa mendatang berpotensi akan semakin besar sehingga akan terus memperburuk nilai tukar rupiah. 

Dalam menghadapi situasi genting seperti ini, sangat tidak cukup mengandalkan intervensi otoritas moneter dalam menjaga stabilitas rupiah. Kenaikan suku bunga acuan BI sebanyak tiga kali hingga mencapai 100 bps terbukti tidak ampuh menjinakkan gejolak rupiah. Otoritas Fiskal juga harus turun tangan menyembuhkan persoalan kronis ekonomi Indonesia utamanya dalam mendorong pertumbuhan sektor riil. Pemerintah juga harus membuktikan reformasi fiskal berupa efisiensi belanja sehingga defisit APBN dan nafsu untuk berutang dapat ditekan.

Tidak kalah pentingnya, 16 paket kebijakan ekonomi yang telah diproduksi pemerintah juga mestinya mampu menyembuhkan masalah fundamental ekonomi domestik. Salah satu contoh kebijakan pemerintah yang bertujuan menjaga stabilitas rupiah adalah pemberian insentif pajak deposito bagi dana hasil ekspor (DHE) yang diparkir di perbankan dalam negeri melalui Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II. Belum lagi paket kebijakan ekonomi lainnya yang berupaya menstimulus pertumbuhan sektor manufaktur yang berorientasi ekspor.  

Persoalannya, sampai saat ini pemerintah tidak pernah lagi membahas bagaimana efektivitas dari seluruh paket kebijakan ekonomi tersebut. Pendek kata, stabilitas nilai tukar rupiah hanya mampu diciptakan apabila fundamental ekonomi domestik semakin kokoh, didukung oleh konsistensi dan kredibilitas kebijakan pemerintah. kbc7

Bagikan artikel ini: