Pemerintah dinilai tak serius kembangkan UKM, ini alasannya

Senin, 10 September 2018 | 09:49 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS belakangan ini dinilai merupakan imbas karena tidak adanya rencana perekonomian jangka panjang. Pemerintah juga dinilai tidak pernah benar-benar serius mengembangkan usaha kecil menengah (UKM).

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Suryani SF Motik, akhir pekan lalu. Menurut dia, peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam meningkatkan ekspor juga cenderung diam di tempat. Gabah dan garam saja Indonesia seringkali impor dari negara lain.

"Intervensi pemerintah itu kurang. Masa garam dan gabah impor kan. Padahal jika serius usaha garam itu bisa dikembangkan oleh koperasi dan UKM," kata Suryani.

Dia menyampaikan, Indonesia pernah mengalami beberapa kali krisis ekonomi pada 1998 dan 2008. Jika ditelaah, kata dia, tindakan yang dilakukan pemerintah selalu penyelesaian jangka pendek tanpa dibarengi penyelesaian jangka panjang.

"Padahal penyelesaian jangka panjang juga harus mulai dirintis, dibina sejak dulu, jadi makin ke sini ekonomi Indonesia makin kuat tidak lemah," ujar dia.

Menurut dia, penyelesaian jangka panjang untuk saat ini bisa dilakukan dengan membina dan mewadahi kreativitas anak bangsa dalam mengembangkan start-up. Lalu, pemerintah juga bisa membina pengusaha kecil dan menengah.

"Jadi kepentingan dalam negeri di penuhi, pengusaha lokalnya berkembang lalu ekspor juga bisa berkembang," katanya.

Dia juga mengkritisi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian terkait yang dinilai tidak pernah melibatkan pengusaha dalam merumuskan suatu kebijakan. Padahal peran dan suara pengusaha juga dinilai penting untuk mempertimbangkan suatu kebijakan.

"Jadi selalu menyuruh kami menelan paket-paket kebijakan yang mereka buat begitu saja, tanpa kami ikut terlibat. Semuanya perlu dibenahi dengan bersama-sama," ujar dia. kbc10

Bagikan artikel ini: