Jokowi: Pemerintah atur fintech, tapi tak hambat inovasi

Kamis, 11 Oktober 2018 | 19:16 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Presiden Joko Widodo meminta kepada regulator di Indonesia untuk tidak terlalu mengekang usaha finansial teknologi. Peraturan yang terlalu ketat akan menghambat pertumbuhan fintech. Sementara jika terlalu longgar juga akan menciptakan instabilitas.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam seminar Bali Fintech Agenda. Pertemuan ini merupakan rangkaian Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF)-Bank Dunia 2018 yang dilaksanakan di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10/2018).

"Artinya, regulasi yang terlalu mengekang di tingkat nasional akan memaksa konsumer menuju ranah internet yang tidak teregulasi, akhirnya kita mendorong mereka semakin jauh dari ruang regulasi kita," ungkapnya.

Dirinya menambahkan, pemerintah akan mengatur fintech dengan sedemikian rupa tetapi tidak menghambat inovasi yang ada. Pasalnya perkembangan fintech saat ini sudah memberikan dampak positif, termasuk bagaimana fintech berkontribusi terhadap perekonomian.

"Sebagai regulator nasional, yang ingin kami dapatkan adalah kalau terlalu regulasi ketat di tingkat nasional, hal itu hanya mendorong kegiatan ekonomi menjauh dari ruang cyber. Kita nanti tidak hanya bisa tidak mengaturnya, tapi juga kehilangan potensinya," jelas dia.

Dirinya berharap dengan pertemuan internasional seperti ini, Indonesia bisa mengambil pelajaran tentang bagaimana mendukung fintech. Ini juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

"Di Indonesia kita harus akui bahwa kita masih punya banyak tugas untuk menyuarakan situasi ini dan kebutuhan pragmatis di dalam birokrasi. Tapi saya yakin, kita bisa menolong semua dengan standar platform dunia," pungkasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: