Lahan minimalis, swasembada pajale sulit dicapai

Selasa, 16 Oktober 2018 | 07:13 WIB ET

JAKARTA , kabarbisnis.com: Lembaga penelitian independen Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) meragukan target swasembada pangan padi, jagung, dan kedelai (Pajale) yang diusung pemerintah akan tercapai. Salah satu penyebab ialah luas lahan pertanian yang tidak memadai.

"Hal ini dibuktikan dari data Bank Dunia pada 2017 yang menyebutkan hanya 31,5 persen atau 570 ribu kilometer persegi lahan di Indonesia yang digunakan untuk pertanian," ujar Kepala Penelitian CIPS Hizkia Respatiadi di Jakarta, Senin (15/10/2018).

Sebagai perbandingkean, Hizkia menyebutkan Thailand memiliki lahan pertanian seluas 221.000 km persegi atau 43,3% dari total lahannya. Sedangkan Australia menggunakan 52,9% lahan untuk pertanian atau seluas 4 juta km persegi.

Negara dengan penduduk terbanyak di dunia yaitu China memiliki lahan pertanian mencapai 5 juta km persegi atau 54,8 % dari total luas lahannya. Berdasarkan data tersebut, perbandingan rasio penduduk dengan lahan di Indonesia adalah 1 orang : 0,22 hektar (ha), Thailand 1 : 0,32 hektar, Australia 1 : 16,67 hektar, dan China Tiongkok 1 : 0,35 hektar. 

Hizkia mengklaim tantangan yang dimiliki Indonesia untuk mengejar swasembada pangan bukan hanya semakin berkurangnya luas lahan, tetapi juga penurunan jumlah pekerja di sektor pertanian.

“Hingga saat ini sebanyak 45 persen pekerja bekerja di jasa. Sementara itu pekerja di sektor pertanian hanya 33 persen," ungkap Hizkia.

Karenanya CIPS mendesak pemerintah untuk memprioritaskan kebutuhan pangan masyarakat, melalui kebijakan-kebijakan yang menunjukkan keberpihakan terhadap sektor pertanian.

Menurut Hizkia, pembatasan perdagangan internasional tidak akan efektif menstabilkan harga kebutuhan pangan di dalam negeri selama kebutuhan dalam negeri belum bisa sepenuhnya dipenuhi oleh petani lokal. "Impor seharusnya dilihat sebagai instrumen untuk menstabilkan harga," tegasnya.

 

Tak hanya itu, pemerintah juga diimbau membenahi rantai distribusi bahan pangan yang terlalu panjang. Alhasil, harga pangan akan mahal di tingkat konsumen, tetapi di saat bersamaan tak bisa dinikmati petani.

Keuntungan justru dinikmati oleh masyarakat di level distribusi yang menjadi titik perantara antara petani dengan konsumen.

"Target swasembada harus dipandang secara realistis. Kebanyakan petani di Indonesia adalah petani buruh yang tidak punya lahan. Mereka membeli lebih banyak bahan pangan daripada yang mereka tanam," tuturnya.

Terakhir, CIPS juga meminta pemerintah memprioritaskan penguatan kapasitas petani demi meningkatkan produktivitas lahan yang terbatas. Misalnya, dengan penggunaan teknologi pertanian. kbc11

Bagikan artikel ini: