Kementan imbau industri pangan serap bahan baku lokal 10-20 persen

Rabu, 07 November 2018 | 22:00 WIB ET

BOGOR, kabarbisnis.com: Kementerian Pertanian (Kementan) mendesain kewajiban bagi industri pangan menggunakan bahan baku lokal antara 10%-20 %. Naskah akademik terkait rekomendasi regulasi tersebut siap disampaikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian Agung Hendriadi mengatakan apabila usulan ini disetujui maka akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Dengan begitu ada payung hukum bagi regulator menerapakan aturan tersebut.

Agung menambahkan usulan ini seleras dengan kebijakan Kementan yang ingin melakukan diversifikasi bahan baku lokal seperti ubi kayu, hanjeli, mokaf, sorgum dan sagu sebagai substitusi gandum sebagai bahan baku tepung terigu. Namun, penggunaan bahan baku lokal dalam agro industri belum banyak berperan.Hal tersebut disebabkan ketersediaan bahan baku sehingga belum tentu ekonomis apabila digunakan skala industri.

Berkaitan dengan hal itu, sambung Agung Kementan juga berkeinginan adanya 10 industri dengan bahan baku lokal sesuai klasterisasi wilayah pada tahun depan. Berbagai macam industri tepung tersebut disebar di 10 lokasi Indonesia tergantung ciri khasnya. "Misalnya Nusa Tenggara Timur, itu kan kaya jagung maka kita buat industri tepung jagung di sana sebagai bahan baku industri pangan lokal berbasis jagung," kata Agung dalam diskusi di Bogor, Rabu (7/11/2018).

Agung berharap dapat menjaring investasi swasta,  setelah meneken kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin).Selain meminta dukungan pengusaha swasta, proyek pembangunan 10 klaster bahan baku lokal juga telah mendapatkan restu Dewan Perwakilan Rakyat. “Tetapi tidak semuanya berasal dari APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara),” ujar Agung.

Alasannya, kontribusi industri pangan kepada pertumbuhan ekonomi mencapai 6,13%. Terlebih. produksi kelima komoditas masih di bawah satu juta ton dengan rincian produksi sagu  sebesar 400.000 ton, mokaf 20.000 ton, serta hanjeli dan sorgum dengan angka produksi yang masih

relatif kecil.

Wakil Ketua Komisi Pertanian DPR Michael Wattimena menyebut mendukung pengalokasian anggaran terhadap penyediaan teknologi industri. “Semua aktivitas dapat terimplementasi dengan baik jika anggaran tersedia,” kata Michael.

Menurutnya anggaran untuk penelitian dan pengembangan pertanian dengan teknologi  cukup besar. Sehingga jika potensi pangan lokal dapat dioptimalkan, maka ketergantungan terhadap produk impor diharapkan bisa berkurang.

Bupati Maluku Tengah Abua Tuasikal mengatakan menyambut positif keinginan Kementan menjadikan sagu sebagai komoditas pangan strategis sebagai bahan baku industri.Hanya saja , dia berharap Kementan menata kembali pertanaman sagu di Tanah Air.

Pasalnya, sagu yang tumbuh merupakan tanaman hutan.Tanpa sentuhan pengolahan tanah dan budidaya pertanian pada umumnya sehingga baru dapat dipanen diatas sembilan tahun. “Kita menginginkan Kementan memberikan bibit pohon sagu unggul sehingga memiliki potensi dapat dipanen ketika berusia lima tahun,” terangnya.

Syarifuddin Baharsyah, Menteri Pertanian Kabinet VI yakni 1993-1998 mengatakan  perubahan gaya hidup masyarakat yang cenderung menyukai produk pertanian berbentuk olahan. Karena itu, dia mengingatkan produk pangan seperti umbi-umbian dan sagu ingin ditingkatkan tingkat konsumsinya maka tidak boleh pemerintah mengabaikan posisi petani.

Syarifuddin menambahkan petani harus tetap dibebaskan memilih tanaman apa yang menurutnya memberi keuntungan. Jangan sampai petani hanya memperoleh margin kecil namun korporasi yang menggeruk keuntungan yang besar.kbc11

Bagikan artikel ini: