Mempertanyakan logika surplus jagung hingga terkurasnya devisa

Kamis, 08 November 2018 | 20:59 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Surplus produksi jagung tahun 2019 diperkirakan mencapai 12,9 juta ton pipilan kering dari produksi sebesar 30 juta ton. Namun, Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA)  upaya Kementerian Pertanian menggapai swasembada jagung tersebut justru lebih besar membawa kerugian.

Direktur Eksekutif PATAKA Yeka Hendra Fatika meragukan angka surplus jagung tahun 2018 dengan ditandai pertambahan luas panen sebesar 11,06% per tahunnya. Dengan luas panen sebesar 5,3 juta hektare (ha) maka dapat memenuhi  kebutuhan diantaranya industri pakan sebesar 18 juta ton.

Dengan asumsi 1 kilogram per ha memerlukan benih jagung 20 kilogram (kg) maka diperlukan benih sebanyak 106.000 ton. Padahal kapasita produksi benih jagung tidak melebihi 60.000 ton. Meski sebesar 372.000 ton jagung tersebut  diekspor ,namun belasan juta jagung ton panen petani itu harus ditampung luasan lahan setara 162.250 ha atau 1.662,5 km.

“Besar sekali luas hamparan untuk menampung surplus jagung sebesar 12,9 juta ton. Itu sama luas Kabupaten Krawang, Jawa Barat. Jika jagung itu diangkat pakai turuk dengan kapasitas 7 ton maka memerlukan truk sebanyak 1,85 juta truk,” ujar Yeka kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Sementara dengan sarana penyimpanan maka dibutuhkan 6.490 pergudangan atau silo dengan kapasitas 2.000 ton maka membutuhkan 6.490 unit.Sementara jika harga jagung diasumsikan Rp 4.000 per kg maka diperlukan modal Rp 51,9 trilun. "Siapa pelaku usaha yang mau mengalokasikan surplus jagung maka investasi untuk menyimpan surplus jagung mencapai Rp 64,9 triliun,"tukasnya

Karena itu Yeka menduga prognosa surplus jagung akan bernasib sama dengan padi yang menurut perhitungan baru Badan Pusat Statistik terdapat deviasi hingga 30 % dari yang dilaporkan Kementan. “Saya duga lebih besar (deviasinya red). Karena mayoritas lahan yang ditanam sama yang digunakan untuk menanam padi,” terangnya.

Yeka menambahkan cara pemerintah mengejar swasembada jagung dengan cara mengendalikan impor jagung merupakan kebijakan yang tidak relevan. Menurutnya saat masih ada impor jagung di tahun 2015 sekitar 3,2 juta ton seringkali ada keluhan harga jagung anjok. Andaikan surplus jagung 10 juta ton saja,maka bisa saja harga jagung makin anjlok tidak karuan dan petani tidak lagi mau menanam jagung di tahun beriutnya.

Adapun klaim pemerintah bahwa impor jagung menurun, justru pengusaha pakan mengganti bahan baku gandum yang lebih mahal harganya. Sejak lima tahun lalu, impor jagung menurun 13,8 %, sementara imor gandum malah meroket hingga 296,5%.

Apabila mengikuti formula Kementan, akumulasi penghematan 9,2 juta ton dengan cara yang sama maka adanya akumulasi pemborosan impor gandum untuk pakan sebesar 6,35 juta ton atau setara Rp 28,58 juta ton. Dengan perhitungan harga jagung impor Rp 3.600 per kg dan harga gandum impor Rp 4.500 per kg maka pemerintah berhemat devisa lebih Rp 30 trilun.

Namun kebijakan pengendalian impor jagung yang berdampak terhadap peningkatan harga pakan Rp 1.200 per kg selama periode 2016-2018 maka kerugian penerapan kebijakan pengendalian impor jagung mencapai Rp 63 triliun. Nominal tersebut setara dengan akumulasi jumlah pakan sebesar 52,5 juta ton.

Disisi lain pendapatan petani meningkat Rp 14,7 triliun. Perhitungan tersebut dengan asumsi jagung petani Rp 300 per kg, dengan koreksi BPS sebesar 43,43% maka produksi jagung diperkirakan hanya 13 juta ton. Dengan pengendalian impor jagung selama 2016-2018 maka PATAKA menyimpulkan kerugian ekonomi sebesar Rp 52,1 triiun.kbc11

Bagikan artikel ini: