Tahun depan, BPJS Ketenagakerjaan mulai fokus akuisisi UMKM

Kamis, 06 Desember 2018 | 20:31 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Timur kian serius melakukan percepatan akuisisi kepesertaan di wilayah Jatim. Untuk itu, BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jatim berencana menggandeng Dinas Koperasi dan UMKM Jatim untuk menjaring kepesertaan dari sektor usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 

Deputi Direktur Wilayah Jawa Timur Dodo Suharto menjelaskan bahwa kerjasama tersebut sangat penting karena tingkat kepatuhan UMKM jauh lebih kecil dibanding industri menengah dan besar. Jika tingkat kepatuhan industri besar dan menengah telah mencapai 90 persen, maka tingkat kepatuhan UMKM hanya sebesar 10 persen.

“Potensi yang paling besar memang di industri kecil. Di Jatim saja, ada sekitar 12,5 juta UMKM, sementara yang sudah patuh dan menjadi peserta hanya sekitar 10 persen dari jumlah tersebut,” kata Dodo di sela acara Monitoring dan Pengawasan Terpadu bersama Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Kamis (6/12/2018).

Sementara hingga November 2018, jumlah perusahaan yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Jatim mencapai 69.448 perusahaan. Jumlah tersebut naik sebesar 18 persen dibanding tahun lalu. Adapun jumlah tenaga kerja yang terlindungi mencapai sebesar 3.081.796 tenaga kerja atau naik sebesar 20 persen dibanding tahun lalu pada periode yang sama.

Agar tingkat kepatuhan industri kian besar, maka sejak Juli 2018 BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jatim bekerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi untuk membentuk Tim Pengawas Terpadu yang bertugas untuk mengawasi tingkat ketaatan industri di Jatim terhadap program BPJS Ketenagakerjaan. Tim yang dibentuk oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tersebut berjumlah 180 pengawas dengan target 5 industri per pengawas per bulan.

“Kami sangat senang dan merasa terbantu. Walaupun saat ini tingkat ketaatan industri besar dan menengah di Jatim sudah bagus, tetapi tetap harus ditingkatkan. Dengan jumlah 180 tenaga pengawas dan target 5 perusahaan per bulan, maka dalam setahun ada sekitar 10.800 perusahaan yang bisa diawasi,” tegas Dodo.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Disnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo mengatakan, untuk melihat tingkat keberhasilan Tim Pengawas Terpadu tersebut perlu dilakukan evaluasi. Ini juga untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami di lapangan.

“Karena tiap pengawas mengalami hal yang berbeda. Apa yang dihadapi tidak semuanya sama. Saya juga mengusulkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, bagi Tim yang sukses menaikkan tingkat ketaatan, misal dari 50 persen menjadi 70 persen akan mendapatkan kredit poin yang bisa digunakan untuk pengurusan kenaikan pangkat,” pungkas Himawan.kbc6

Bagikan artikel ini: