loading...
Kategori
PerspektifOpini
Mode Baca

Korupsi dan Konflik Pengelolaan SDA

Online: Rabu, 27 Januari 2010 | 08:02 wib ET

TINDAK KORUPSI adalah permasalahan signifikan yang masih menggelayuti di hampir sekujur kehidupan sosial politik Indonesia. Betapa tidak, meski korupsi telah didefinisikan sebagai tindakan menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan perorangan atau kelompok atas jabatan yang dimilikinya demi keuntungan pribadi dan berpotensi merugikan perekonomian negara termasuk tindak penyuapan, kolusi, pemerasan hingga pencucian uang, tetap saja aksi terkutuk itu menjelma menjadi praktik keseharian bagi masyarakat negeri ini.

Ragam penelitian turut menunjukan betapa tindak korupsi masih merajalela dalam masyarakat Indonesia, terutama dalam keseharian praktik pemerintahan. Sebut saja dokumentasi Bank Dunia (2007), Memerangi Korupsi di Indonesia yang Terdesentralisasi. Dalam dokumentasinya, Taufik Rinaldi dan kawan-kawan menyatakan bahwa semenjak 2002 lalu telah terjadi gelombang pengungkapan kasus dugaan korupsi DPRD di berbagai daerah yang berawal dari maraknya pemberitaan tentang korupsi DPRD di berbagai provinsi Indonesia.

Dokumentasi memaparkan ragam modus operandi korupsi yang dilakukan oleh lembaga eksekutif maupun eksekutif Indonesia, mulai dari memperbanyak dan memperbesar mata anggaran, menyalurkan dana APBD bagi lembaga/yayasan fiktif, penggunaan sisa dana (UUDP) tanpa prosedur, manipulasi dalam proses pengadaan, dan lain sebagainya.

Belum lagi kala berhubungan dengan entitas bisnis. Seolah menjadi sasaran empuk untuk kian menebalkan kantung ekonomi dan pencapaian tujuan politik oknum pemerintah, para pengusaha bersama para responden lainnya melalui dokumentasi Transparency International Indonesia (TI Indonesia, 2009) mengeluhkan begitu tidak profesionalnya oknum-oknum otoritas lokal dalam

menjalankan fungsi pemerintahan.

Dokumentasi menghasilkan penilaian bahwa institusi publik Indonesia masih rentan atas praktik penyuapan di berbagai lini pemerintah, ketidakseriusan pemerintah atas tindak korupsi hingga kerentanan institusi publik dalam praktik penggelapan. Dalam paparannya rata-rata uang yang diperoleh ragam institusi publik Indonesia berkisar mulai 1.543.000 hingga 102.412.000 per

transaksi suap pada lembaga keamanan, peradilan, angkutan publik bahkan lembaga keagamaan Indonesia.

Begitu pun kala dihubungkan dengan sumberdaya alam Indonesia. Tindak korupsi diduga keras juga telah melingkupi praktik pengelolaan sumberdaya alam Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum apabila negeri ini adalah salah satu wilayah hotspot keberlimpahan sumberdaya alam di muka Bumi. Bahkan ketika deposit sumberdaya alam fosil yang tidak terbarukan kian menipis, sumberdaya alam terbarukan menjelma menjadi primadona baru berbagai pihak untuk merebut dan mendapatkan konsesi perizinan pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia.

Saking begitu merajalelanya tindak korupsi di keseharian Indonesia, sampai-sampai pemerhati ekonomi politik berbasis pengelolaan sumberdaya alam menjelaskan bahwa korupsi merupakan salah satu faktor kausalitas atas berlimpahnya sumberdaya alam Indonesia namun berbanding terbalik dengan kesejahteraan bagi majoritas masyarakatnya. Korupsi bersama faktor lain seperti ketergantungan atas sumberdaya alam, minimnya upaya diversifikasi sumber energi alternatif, rendahnya akuntabilitas dan transparensi kinerja, politisasi isu, hingga faktor ketamakan bagi Mohammad Tadjoeddin (2007) merupakan kumpulan faktor yang saling berkombinasi menciptakan ledakan-ledakan konflik di berbagai daerah di Indonesia.

Tadjoeddin melalui artikelnya, A Future Resource Curse in Indonesia, menganalisis bahwa tipologi konflik-konflik berbasis pengelolaan sumberdaya alam sejak rezim Orde Lama, Orde Baru hingga era reformasi dapat dibagi menjadi empat jenis konflik berdasarkan entitas sosial yang saling berhadapan.

Pertama, konflik antara negara versus komunitas. Dengan mengambil contoh kasus sengketa tanah antara Pemda NTT dengan masyarakat Manggarai, NTT sekitar 2002-2004, tipe konflik ini digolongkan sebagai jenis konflik dengan frekuensi konflik dan korban yang paling minim di antara jenis konflik lainnya. Tipe konflik ini pun tidak memiliki kandungan tujuan politik untuk menggapai tujuan separatis. Namun tetap saja tindak represi aparat negara kepada masyarakat korban menimbulkan perih tidak terkira, dendam dan permasalahan yang berkepanjangan.

Kedua, konflik antara perusahaan versus komunitas. Biasanya konflik akan terjadi antara perusahaan ekstraktif dengan aktivitas eksploitasi sumberdaya alam yang berhadap-hadapan dengan masyarakat seputar wilayah konsesi. Kala intensitas konflik kian tinggi, tidak menutup kemungkinan bila perangkat

negara turut terlibat dalam konflik. Dalam karakter negara berkembang dengan segala kepentingan ekonomi politik, ada kecenderungan bahwa pemerintah akan lebih menguntungkan entitas industri ketimbang masyarakat dampak.

Bagi masyarakat, mempertahankan akses kepada sumberdaya alam, mempertahankan tanah ulayat, dan menghindari kerusakan ekosistem akibat aktivitas eksploitasi perusahaan biasanya menjadi dasar argumen komunitas untuk bertentangan dengan perusahaan maupun dengan negara.

Ketiga, konflik antara sesama komunitas. Konflik horizontal bernuansa sentimen agama dan etnis juga memiliki muatan berat atas isu perebutan akses sumberdaya alam. Konflik agama di wilayah Maluku dan konflik etnis di Kalimantan merupakan contoh kasus yang dapat disodorkan bagaimana pengelolaan sumberdaya alam yang tidak proporsional hanya akan berujung pada konflik berdarah yang sangat mengerikan. Lagi-lagi, Tadjoeddin juga menyoroti rendahnya kualitas kinerja otoritas lokal dalam mengelola sumberdaya alam bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Akumulasi atas buruknya kinerja pemerintah, rendahnya kesejahteraan ekonomi ditambah bumbu agama dan etnis merupakan komposisi bahan baku yang tepat dalam meracik bahan peledak bagi konflik berdarah tersebut.

Keempat, konflik antara pemerintah pusat dengan komunitas daerah. Penekanan yang membedakan dengan jenis konflik yang telah dinyatakan di atas, konflik ini memiliki nuansa yang sangat kuat dengan upaya untuk pemisahan daerah menjadi negara mandiri yang berdaulat sendiri (separatisme). Pengalaman konflik di Aceh dan Papua merupakan contoh kasus yang sangat tepat bagaimana buruknya pengelolaan sosial-politik, ekonomi dan lingkungan hidup atas sumberdaya alam yang berlimpah hanya akan berujung pada konflik gerakan separatisme.

Dalam pemahaman ekonomi politik dan ekologi politik, kesengsaraan tersebut (konflik dan rendahnya kesejahteraan ekonomi bagi majoritas masyarakat) di tengah keberlimpahan sumberdaya alam yang bernilai ekonomis telah melahirkan sebuah terminologi yang kini dikenal sebagai resource curse (kutukan sumberdaya).

Dalam pengamatan saya, kutukan berupa konflik berkepanjangan tersebut masih memiliki potensi untuk mencuat di daerah lain selain Aceh dan Papua. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa daerah-daerah lain akan memiliki indikasi melakukan gerakan separatisme. Dengan bermodalkan kekayaan sumberdaya alam yang berlimpah, sumberdaya manusia yang memadai, pembangunan organisasibawah tanah yang kian solid, jaringan dan bantuan internasional yang mulai menjalar ditambah dengan buruknya kinerja pemerintahan melalui korupsi di daerah yang kian kronis maka tidak menutup kemungkinan bila gerakan separatisme bisa mengemuka di daerah-daerah dengan kepemilikan modalitas sesuai dengan beberapa kualifikasi yang saya sebutkan itu.

Sekarang persoalannya, maukah pemerintah Indonesia memiliki political will memberantas tuntas penyakit korupsi yang telah akut? Mampukah pemerintah Indonesia mengelola sumberdaya alam secara memadai sehingga menciptakan kesejahteraan yang proporsional bagi banyak pihak sehingga menghindarkan terciptanya ledakan konflik?

Bagikan artikel ini kepada kerabat anda
Kurs USD-IDR
11/28/2014
12.265
IHSG
11/28/2014
5.149,89
4,57 (0,09%)