Pemerintah tambah subsidi bunga bagi debitur KUR terdampak Covid-19

Kamis, 4 Juni 2020 | 15:51 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah mengalokasikan anggaran  tambahan subsidi bunga sebesar Rp 4,967 triliun untuk stimulus dan merelaksasi pinjaman bagi 8,33 juta usaha mikro kecil menengah (UMKM) debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terdampak Covid-19.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Hanung Harimba Rachman mengatakan, pemerintah telah memutuskan melalui sejumlah regulasi khusus terkait pelaksanaan stimulus relaksasi.

Menurutnya, kebijakan KUR bagi calon penerima KUR terdampak Covid-19 terdiri dari beberapa bentuk.

Antara lain, relaksasi pemenuhan persyaratan administrasi, seperti surat keterangan usaha, NPWP atau dokumen lainnya, dan/atau relaksasi pemenuhan berupa penundaan sementara penyampaian dokumen administrasi, sampai berakhirnya pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kebijakan relaksasi KUR termasuk pemberian tambahan berupa subsidi bunga/margin KUR sebesar 6 persen selama 3 bulan pertama, dan 3 persen selama 3 bulan kedua, selama 6 bulan, paling lama hingga 31 Desember 2020.

Sementara, relaksasi bagi para penerima KUR terdampak Covid-19 berupa penundaan pembayaran angsuran pokok paling lama 6 bulan, berlaku mulai 1 April 2020 hingga 31 Desember 2020. 

Terdapat pula restrukturisasi kredit berupa perpanjangan jangka waktu, penambahan limit plafon KUR, dan/atau penundaan pemenuhan persyaratan administratif dalam proses restrukturisasi, sampai dengan berakhirnya pandemi Covid-19.

“Ada sejumlah persyaratan untuk bisa mendapatkan perlakuan khusus bagi para penerima KUR terdampak pandemi Covid-19,” katanya, Kamis (4/6/2020).

Sejumlah persyaratan yang ditetapkan adalah dari sisi kualitas kredit per 29 Februari 2020, dengan kolektabilitas performing loan (kolektabilitas 1 dan 2), dan tidak sedang dalam masa restrukturisasi atau kolektibilitas performing loan (kolektabilitas 1 dan 2), serta dalam masa restrukturisasi. 

“Jika itu terpenuhi, maka dapat diberikan stimulus, dengan syarat restrukturisasi berjalan lancar sesuai PK restrukturisasi, serta tidak memiiki tunggakan bunga dana atau pokok,” katanya.

Para debitur KUR diharapkan bisa membuktikan bahwa mereka mengalami gangguan usaha dalam hal ini penurunan pendapatan/omzet serta masalah reproduksi. kbc10

Bagikan artikel ini: