Sudah terhimpit pandemi Covid-19, pengusaha minta program Tapera dievaluasi

Kamis, 4 Juni 2020 | 16:16 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat atau PP Tapera yang merupakan aturan turunan dari UU No.4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Program ini dinilai cukup bagus tetapi dalam kondisi saat ini PP ini tidak pas mengingat kondisi ekonomi dan bisnis yang tidak pasti.

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, aturan ini akan membebani Pengusaha dan Pekerja karena dalam PP itu disebutkan besaran iuran Tapera sebesar 3 persen dengan komposisi 2,5 persen dipotong dari gaji pekerja dan 0,5 persen ditanggung pengusaha.

"Pengusaha saat ini sedang meradang, cash flownya sudah sangat berat akibat berhentinya berbagai aktivitas usaha yang sudah hampir 3 bulan tidak beroperasi, sudah banyak pekerja terkena PHK dan dirumahkan," ujar Sarman seperti dikutip, Kamis (4/6/2020).

Di sisi pekerja yang masih aktif sudah kebanyakan hanya menerima gaji pokok tanpa ada tunjangan-tunjangan lain akibat ketidakmampuan pengusaha. Menurutnya, saat ini pengusaha juga terbebani dengan pembayaran BPJS baik kesehatan maupun ketenagakerjaan.

"Dalam kondisi seperti ini wajar kah pengusaha dan pekerja dibebani dengan Tapera ini? Jangankan memikirkan iuran Tapera, iuran yang selama ini sudah menjadi kewajiban pengusaha seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan kita minta untuk ditunda pembayarannya karena ketidakmampuan pengusaha," jelasnya.

Dia berharap agar pemerintah dapat mengevaluasi pemberlakuan dari PP Tapera tersebut sampai dengan kondisi ekonomi membaik, cash flow pengusaha memungkinkan dan pendapatan pekerja juga normal. Sehingga jika nantinya PP ini diberlakukan dapat dirasakan efektivitasnya dalam membantu pekerja memiliki rumah.

"Dari pada dipaksakan hasilnya tidak maksimal dan kesannya pemerintah tidak peka terhadap yang kondisi yang dihadapi pengusaha saat ini. Bila perlu PP tersebut sementara dicabut dan diterbitkan kembali pada waktu yang tepat," jelas Sarman.

Sarman menambahkan, dalam masa sulit yang dihadapi pengusaha saat ini yang dibutuhkan adalah kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha, stimulus dan relaksasi yang cepat dan tepat dalam rangka menggairahkan kembali ekonomi.

"Berikan kami semangat dan kepastian, jangan beban, supaya dunia usaha dapat berlari kencang di segala sektor untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, menyediakan lapangan pekerjaan dan mengurangi beban sosial pemerintah," tandasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: