Hipmi : Pemerintah gagal ukur secara presisi struktur defisit APBN

Kamis, 4 Juni 2020 | 18:51 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Menteri Keuangan (Menkeu) menyampaikan defisit neraca keuangan dalam struktur Anggaaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 naik menjadi Rp 1.028,5 triliun, atau setara 6,27% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini naik dari penetapan sebelumnya yang sebesar Rp 852,9 triliun atau setara dengan 5,07% dari PDB.

Perubahan postur ini akan diatur dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020.Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi  Ajib Hamdani menyayangkan kredibilitas dan akuntabilitas pemerintah dalam merancang APBN.

Menurut Ajib, pemerintah gagal mengukur secara presisi struktur defisit APBN. Hal ini akan menjadi tanda tanya atas kredibilitas dalam melakukan proyeksi ekonomi dan desain struktur APBN.

"Perbedaan selisih Rp 175,6 triliun atau setara dengan defisit tambahan 1,2% PDB adalah angka yang cukup signifikan. Apa jaminan dalam beberapa saat ke depan tidak ada perubahan struktur defisitnya lagi?" ujarnya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (4/6/2020).

Lebih lanjut, Ajib mengatakan perubahan Defisit dalam postur APBN oleh pemerintah ini, tentunya tidak terlepas dari pemerintah dapat mengeksploitasi kewenangan yang diberikan sesuai dengan Perppu Nomor 1 tahun 2020 yang diketok palu dan disetujui oleh DPR RI pada tanggal 12 Mei 2020.

"Pemerintah mempunyai kewenangan mendesain APBN defisit selama tiga tahun ke depan, di atas 3%, sesuai dengan kebutuhan, tanpa persetujuan DPR," lanjutnya.

Sementera, dari sisi akuntabilitas, pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan APBN ini harus dilaksanakan oleh pemerintah kepada rakyat.

Menurut Ajib secara filosofis, rakyat, sebagai pembayar pajak, yang akan mengukur tingkat akuntabilitas pemerintah. Ini adalah bentuk akuntabilitas vertikal dari pemerintah untuk rakyatnya.

"Sampai akhir tahun ini, rakyat akan melihat, seberapa kredibel dan seberapa akuntabel pemerintah dalam mengelola APBN, setelah dipersenjatai dengan Perppu Nomor 1 tahun 2020," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: