Transisi PSBB DKI Jakarta: Menuju kondisi aman, sehat dan produktif

Jum'at, 5 Juni 2020 | 10:00 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta sempat dinobatkan menjadi wilayah episentrum pandemi corona baru (Covid-19)  dengan penyebaran jumlah kasus tertinggi  di Indonesia. Kini, setelah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan selama delapan pekan, mulai dilonggarkan dengan fase transisi mulai Jumat (5/6/2020) hari ini.

Transisi  melalui pembatasan masif  menuju kondisi aman, sehat dan produktif. Atas hal ini, Pemerintah Provinsi melakukan sejumlah pelonggaran pada masa transisi PSBB, di antaranya menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi.

Masa transisi diharapkan selesai pada akhir Juni 2020. Namun, apabila data epidemiologi tidak menunjukkan hasil yang baik, masa transisi akan diperpanjang. Pemprov DKI Jakarta mulai menerapkan PSBB sejak 10 April 2020  sebagai upaya mengendalikan penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut diperpanjang beberapa kali dan yang terakhir diperpanjang hingga 4 Juni 2020.

Nampaknya keputusan pemerintah daerah ini menjadi jalan tengah dari keinginan pemerintah pusat yang  menggaungkan new normal untuk beradaptasi Covid-19. Tanpa aktivitas perekonomian masyarakat, situasi akan makin memburuk yang berakibat bertambahnya jumlah pengangguran dan angka kemiskinan.

Merespon hal ini, dunia usaha ritel menyatakan kesiapan  membuka 70 mall dengan memperhatikan protokol kesehatan. Bahkan, secara simbolis Presiden Jokowi menyempatkan diri berkunjung ke sebuah mall di Bekasi.  

Anies mengaku perpanjangan PSBB dilaksanakan lantaran masih adanya wilayah yang memilih angka kasus positif yang masih tinggi. Karena itu, pemerintah mengenakan sanksi PSBB sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020.

Bagi setiap orang atau pelaku usaha yang melanggar, akan dikenakan denda mulai dari Rp 100.000 hingga Rp 50 juta. "Dalam masa transisi sanksi pelanggaran pembatasan tetap berlaku dan akan ditegakkan," tegasnya.

Kepada para warga Jakarta , Anies akan membagikan 20 juta masker sebagai perlindungan diri ketika berada diluar rumah. Bagi mereka yang masih enggan menggunakan maka akan dikenakan denda Rp 250.000.

Pelonggaran PSBB ini bukan tanpa resiko. Kasus positif covid di DKI Jakarta masih bertambah. Dari data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid--19 melaporkan sebanyak 7.539 pasien dinyatakan positif Covid-19 per Rabu (3/6/2020). Jumlah tersebut bertambah sebanyak 83 orang dari pasien hari sebelumnya Selasa (2/6/2020) sebanyak 7.456.

Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 529 pasien meninggal dunia dan 2.530 dinyatakan telah sembuh dari Covid-19. Sementara untuk Orang Dalam Pemantauan (OPD) sebanyak 16.073 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yaitu 11.229 orang. Untuk Orang Tanpa Gejala (OTG) sebanyak 18.833 orang,

Namun dalam membuat keputusan, Anies menyatakan pihaknya menggunakan sejumlah parameter, di antaranya angka reproduksi efektif (Rt), kasus positif harian, tingkat kesembuhan, kapasitas rumah sakit, serta tren pasien dalam pengawasan (PDP).

Menurut Anies angka reproduksi efektif per Rabu (3/6/2020) mencapai 0,99. Pada awal Maret, Rt berada pada angka 4. Kasus positif yang terinfeksi Covid-19 mulai turun dan melandai. Demikian juga dengan angka kematian terus menurun.

Untuk paramater yang sudah ditetapkan dalam kelompok epidemiologi, kesehatan publik, dan fasilitas kesehatan, para ahli memberi skor 76.Dengan skor tersebut, Jakarta bisa melakukan pelonggaran PSBB. "Angka-angka tersebut didapat dari hasil kerja bersama," cetusnya.

Proporsi Karyawan Maksimal 50%

Selama masa transisi, Pemerintah DKI mengizinkan untuk membuka tempat kerja seperti perkantoran mulai 8 Juni, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan wajib dipatuhi warga. Untuk beraktivitas, proporsi karyawan di karyawan hanya diperbolehkan maksimal 50% dari seluruh karyawan.Selebihnya tetap harus melaksanakan aktivias kerja di rumah alias work from home (WFH).

Ketentuan ini wajib diterapkan terutama untuk gedung-gedung perkantoran dengan tinggi lebih dari 4 lantai. Langkah itu pun dinilai sebagai upaya untuk memecah kepadatan di tempat kerja.

"Jadi, kepadatan seperti di dalam lift, saat makan siang, dan saat istirahat, tidak terjadi. Detilnya akan ada di peraturan, tapi prinsipnya semua kegiatan tidak ada risiko penularan," jelas dia.

Sementara untuk kegiatan ekonomi seperti pusat perbelanjaan, pasar non pangan dan mall baru dibuka 15-21 Juni 2020. Keterisian pasar pun hanya boleh 50% pengunjung dari kapasitasnya.Namun, untuk rumah makan dan restoran yang berdiri sendiri –terpisah dari pusat belanjaan dapat dibuka mulai 8 Juni.

Adapun pembukaan toko dan kios yang berada di dalam pusat perbelanjaan  berdasarkan nomernya. “Toko dengan nomor ganjil maka dibuka dengan tanggal ganjil. didalamnya dibuka berdasarkan nomernya,”ujar Anies

Pengelola pusat perbelanjaan atau pasar wajib menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pencegahan penyebaran Covid-19. Tenggat waktu operasional  mulai pukul 06.00 hingga 14.00.  Bahkan pengunjung antara yang keluar dan masuk diatur dari pintu yang berbeda.

Secarga garis besar, Pemprov DKI memberlakukan ketentuan ini untuk semua sektor perekonomian. Di sektor transportasi, bagi ojol  dapat mengangkut penumpang kembali mulai 8-14 Juni.  Penumpang diharuskan membawa helm sendiri  dan membawa hand sanitizer.

Kemudian untuk Transjakarta, MRT dan kendaraan umumnya tetap diperbolehkan beroperasi mulai hari ini, Jumat (5/6/2020) dengan kapasitas maksimal 50%.Namun bagi kendaraan pribadi dapat diisi dengan kapasias penumpang 100% hanya yang masih satu keluarga.kbc11

Bagikan artikel ini: