Hipmi sebut relaksasi kredit banyak dinikmati pengusaha besar

Senin, 8 Juni 2020 | 18:26 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menganggap pemerintah sudah banyak mengeluarkan kebijakan stimulus guna mengatasi dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi nasional .

"Permasalahan yang terjadi adalah kebijakan pemerintah yang sudah baik itu implementasinya di lapangan terkadang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan," ujar Ketua Umum BPP HIPMI Mardani H Maming di Jakarta, Senin (8/6/2020).

Maming mencontohkan, keinginan Presiden Joko Widodo untuk memberikan relaksasi pinjaman bank di bawah Rp 10 miliar. Data dari 34 provinsi yang ada,baru 20 persen pengusaha-pengusaha HIPMI yang mendapatkan relaksasi dari bank-bank, yang sesuai dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus perekonomian sebagai kebijakan Countercyclical .Selebihnya rata-rata yang mendapatkan relaksasi itu justru pengusaha-pengusaha yang besar.

"Pengusaha besar yang saya maksud ini adalah pengusaha Hipmi  yang pinjamannya di atas Rp 10 miliar," terangnya 

Making menambahkan  rerata pengusaha besar biasanya memiliki hubungan bagus dengan bank sehingga tanpa bantuan pemerintah pun berpeluang memperoleh keringanan.Hal yang menjadi masalah, kata Mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan itu, adalah UMKM yang terkena dampak pandemi Covid-19. 

Menurutnya fungsi aturan pemerintah yang seharusnya memberikan relaksasi baik pinjaman bank dan juga pajak bagi UMKM. Dengan begitu mereka dapat bertahan dan tidak melakukan rasionalisasi karyawannya.

Ditambahkan para pengurus HIPMI bekerjasama dengan bank bank mendorong diberikannya relaksasi pinjaman sehingga UMKM tetap dapat bertahan. Terpenting adalah bantuan tunai kepada para pekerja UMKM yang terdampak Covid-19.

"Apabila pemerintah betul betul fokus mau membantu UMKM , maka fokuslah kepada UMKM yang sudah berjalan. Sebab akibat pandemi ini mereka tidak bisa jalan .Itulah yang paling utama dibantu," pungkasnya.

IndikatorPolitik Indonesia melakukan survei terkait kinerja pemerintah dalam menangani wabah Covid-19. Hasil survei menunjukkan sebesar 57,6 persen responden menilai ekonomi Indonesia buruk akibat mewabahnya Covid-19.

Mayoritas publik atau sekitar 81 persen, menilai kondisi ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19 sangat memburuk. Dalam tiga bulan terakhir ini juga, sebanyak 83,7 persen publik menilai bahwa kondisi ekonomi rumah tangga lebih buruk ketimbang setahun sebelumnya.kbc11

Bagikan artikel ini: