Demi lunasi utang, Lapindo tawarkan aset perusahaan ke negara

Jum'at, 12 Juni 2020 | 20:14 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan mengakui, PT Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo belum melunasi utang kepada pemerintah yang sudah jatuh tempo pada 10 Juli 2019 lalu yang mencapai sebesar Rp773 miliar.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Isa Rachmatawarta mengatakan, sejauh ini komunikasi kepada keduanya terus dilakukan secara baik. Bahkan, Lapindo telah menawarkan asetnya untuk dijadikan ganti rugi atau membayar utang ke pemerintah.

"Mereka tawarkan untuk menggantinya atau membayarnya dengan aset. Jadi Lapindo sudah berkirim surat resmi, mereka minta untuk tukar aset saja, asetnya ada di wilayah terdampak itu maupun kalau dianggap kurang dari tempat lain," ujar Isa melalui diskusi virtual, Jumat (12/6/2020).

Isa menyebut pembayaran dengan aset bukan hal yang diharapkan oleh pemerintah. "Kami prefer (bayar) tunai. Tapi mereka punya itikad baik untuk bayar dalam bentuk lain. Ini juga tetap harus direspon," tutupnya.

Kendati begitu, pemerintah tetap menerima itikad baik dari Lapindo dengan menyerahkan asetnya meski belum diketahui nilainya. Penilaian ataupun perhitungan mengenai aset akan mulai dilakukan saat pandemi Covid-19 ini berakhir.

"Aset-aset yang mereka tawarkan sebagai pengganti, apakah cukup atau tidak belum tau. Kita tidak bisa menebak-nebak. Mudah-mudahan kalau Covid segera berakhir, kita bisa segera melakukan penilaian itu," jelasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: