Kemendag buka keran ekspor bahan baku masker dan APD

Rabu, 17 Juni 2020 | 12:05 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 57 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Bahan Baku Masker, Masker, dan Alat Pelindung Diri (APD).

Sebelumnya, Kemendag mengeluarkan Permendag tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker melalui Permendag Nomor 23 Tahun 2020 jo. Permendag Nomor 34 Tahun 2020.

Namun, dengan ketersediaan antiseptik, bahan baku masker, APD, dan masker yang saat ini memadai bagi keperluan dalam negeri, Kementerian melakukan degradasi pengaturan produk-produk tersebut dengan menggunakan mekanisme pengaturan melalui Persetujuan Ekspor (PE).Mekanisme pengaturan dengan PE berlaku terhadap produk bahan baku masker, masker bedah, masker N-95, APD Coverall, dan surgical gown.

Pengajuan PE dilakukan melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW) yang terintegrasi dengan sistem Inatrade dengan persyaratan, yaitu melampirkan Izin Usaha Industri, rencana ekspor dalam jangka waktu enam bulan, serta surat pernyataan mandiri memiliki ketersediaan untuk kebutuhan dalam negeri.

Kemendag memiliki kewenangan untuk membekukan PE yang sudah diterbitkan dan/atau menolak pengajuan permohonan PE. Pembekuan PE dilandasi adanya data/informasi terjadinya peningkatan kebutuhan di dalam negeri terhadap bahan baku masker, masker, dan/atau APD.

Selain itu, pembekuan PE Bahan Baku Masker, Masker dan APD dapat diberikan pengecualian kepada eksportir yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran PEB dari Kantor Pabean.“Dengan berlakunya Permendag ini, diharapkan dapat memberikan kepastian regulasi bagi pelaku usaha alat kesehatan di Indonesia,” ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/6/2020).

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meminta Mendag Agus Suparmanto untuk meninjau ulang larangan ekspor masker dan APD. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Kesehatan tengah menyusun data yang menunjukan terjadi surpus produksi APD nasional hingga akhir tahun.

"Saya akan melaporkan hal ini kepada Menko Perekonomian. Seharusnya relaksasi aturan Mendag agar ekspor masker dan APD bisa dilakukan dan sudah rampung. Maka itu saya akan cek kepada Menteri Perdagangan karena memang kewenangan untuk mengeluarkan regulasi ini ada di beliau," tegas Agus.

Menperin menegaskan pertimbangan untuk merevisi aturan tersebut adalah adaya surplus produksi dalam negeri, sementara permintaan APD dan peralatan medis di berbagai negara sangat tinggi. Hal itu bisa menjadi peluang yang sangat baik bagi industri dalam negeri untuk melakukan ekspor.

Data yang disusun kedua kementerian menunjukkan terjadi surplus produksi sampai dengan Desember 2020 sebesar 1,96 miliar potong untuk masker bedah, 377,7 juta potong masker kain, 13,2 juta potong pakaian bedah (gown/surgical gown), dan 356,6 juta potong pakaian pelindung medis (coverall).

Namun untuk masker N95 masih mengalami defisit sebesar 5,4 juta pcs karena saat ini hanya terdapat 1 produsen dengan kapasitas 250 pcs per bulan. Surplus produksi APD dan alkes ini terjadi berkat dukungan dari beberapa industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di dalam negeri yang mampu melakukan konversi produk dari sebelumnya pakaian jadi menjadi APD.kbc11

Bagikan artikel ini: