YLKI: Jembatan timbang tempat pungli legal

Selasa, 10 Maret 2009 | 14:44 WIB ET

Pemprov diminta merefungsi sarana itu

SURABAYA: Fungsi jembatan timbang dinilai belum terlaksana dengan baik meski awal tahun ini Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub & LLAJ) Jatim telah memutuskan menghilangkan pungli dengan pembayaran denda melalui layanan online.

Menurut Ketua YLKI Jatim Said Sutomo fungsi jembatan timbang sebagai tempat kontrol berat muatan ternyata belum berfungsi maksimal. Masih banyak mobil bermuatan melebihi standar tonase, sehingga jalan dan jembatan di wilayah Jatim banyak yang mengalami kerusakan.

”Jembatan timbang bukan lagi menjadi tempat kontrol, tapi sebagai tempat pungli legal. Kalau ada mobil yang muatannya melebihi tonase hanya dikenakan denda sesuai aturan dan selanjutnya bisa melanjutkan perjalanannya lagi. Ini khan tidak benar,” kata Said.

Seharusnya, kata dia, apa pun barang muatan yang dimuat, kalau melebihi tonase harus diturunkan, bukan hanya didenda saja. ”Kenyataannya, kalau barang yang dibawa berharga, seperti susu, bisa lolos dengan membayar 20% hingga 30% dari nilai jual. Karena produsen tidak mau rugi, maka biaya tersebut akhirnya dibebankan kepada konsumen.”

Menurut Said, selain optimalasasi kinerja, jembatan timbang juga harus direfungsi menjadi restarea. Yaitu tempat peristirahatan yang dilengkapi berbagai fasilitas publik. Seperti swalayan, gudang, tempat peristirahatan dan tempat makan.

Jika langkah itu dilakukan, maka pemerintah provinsi akan mendapatkan pemasukan jauh lebih besar dari sarana tersebut. "Biasanya luas area jembatan timbang minimal 0,5 hektare hingga 2 hektar. Itu lebih dari cukup untuk menyulap jembangan timbang menjadi restarea

Data dari Dishub & LLAJ Jatim menunjukkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari 19 jembatan timbang di Jatim selama 2009 dipatok Rp14 miliar atau naik Rp1 miliar dibanding perolehan 2008 yang sebesar Rp13 miliar. (kb8/kb2)

Bagikan artikel ini: