Sepanjang 2020, utang Pertamina akan dibayar Rp44,85 triliun

Senin, 29 Juni 2020 | 20:09 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah memiliki total piutang yang harus dibayar kepada PT Pertamina (Persero) sebesar Rp 96,53 triliun. Dari jumlah tersebut , pemerintah berkomitmen membayar utang secara bertahap hingga akhir tahun 2020 sebesar Rp 44,85 triliun.

"Dari Rp 44,85 triliun, baru Rp 24,2 triliun (yang dicairkan)," kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (29/6/2020).

Menurut Nicke, piutang pemerintah sebesar itu merupakan subsidi dan kompensasi dari pemerintah pada Pertamina terkait penjualan solar dan premium.Angka tersebut merupakan penghitungan dari realisasi volume BBM subsidi dan penugasan yang telah diverifikasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Penghitungan ini telah diaudit secara nominal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta disetujui oleh Kementerian Keuangan. Nicke mengatakan tahun ini berdasarkan isi surat dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pemerintah akan membayarkan sebagian dari nominal tersebut sebesar Rp 45 triliun di tahun ini. Sementara sisanya sebesar Rp 51,53 triliun akan dibayarkan di tahun selanjutnya. "Sisanya rencananya akan dibayarkan di tahun depan dan tahun depannya lagi," tutur Nicke.

Dia menambahkan Pertamina membutuhkan pencairan utang tersebut untuk menopang keuangan perseroan yang dihantui oleh penurunan penjualan BBM akibat pandemi Covid-19. Dia menyebut secara nasional penjualan Pertamina menurun 25%, bahkan di akhir tahun diperkirakan mencapai 26%. Ia bilang di sisi hilir atau penjualan berkontribusi 80% dari pendapatan Pertamina. "Di poin ini kami sangat terbantu dengan pencairan dari Pemerintah," jelas Nicke.

Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini mengatakan pembayaran utang tahun ini terdiri dari subsidi atau kompensasi selisih penjualan eceran solar dan premium pada 2017 sebesar Rp20,7 triliun, dan Rp24,2 triliun kompensasi pada 2018.

Menurut Emma piutang pertamina kepada pemerintah sebesar Rp96,53 triliun merupakan akumulasi dari utang pada 2017 sebesar Rp 29,78 triliun, 2018 sebesar Rp 44,85 triliun, dan 2019 sebesar Rp 30,86 triliun. "Sisa Rp 51 triliun rencananya dicicil di 2021 dan 2022," tutur Emma.

Mantan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) itu menambahkan utang tersebut tidak memasukkan cost of fund. Sehingga lanjut Ema, cost of fund tersebut menjadi beban yang harus ditanggung perseroan.kbc11

Bagikan artikel ini: