Pariwisata saat new normal, PUPR sulap 2.750 rumah tak layak huni jadi homestay

Rabu, 1 Juli 2020 | 14:40 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pandemi Covid-19 tak menyurutkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam memoles 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Manado - Likupang. Salah satunya dengan mendorong pelaksanaan Program Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, menjelang fase kenormalan normal baru atau new normal pemerintah fokus pada dua hal yakni penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Untuk mendukung pemulihan ekonomi pemerintah akan memfokuskan penataan di sektor pariwisata.

"Dalam tatanan normal baru untuk hidup berdamai dengan Pandemi Covid-19, Pemerintah meyakini bahwa sektor ekonomi utama yang dapat rebound dengan cepat adalah sektor pariwisata. Untuk itu, tidak ada kegiatan pembangunan infrastruktur pada 5 KSPN yang dihentikan," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2020).

Menurutnya program Sarhunta merupakan rangkaian kegiatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 2.750 unit rumah tidak layak huni agar bisa menjadi homestay. Desain Sarhunta harus mencerminkan adat daerah setempat.

Namun desain dapat dimodifikasi menjadi lebih modern, tetapi tidak meninggalkan kearifan lokal. Cara ini sebagai upaya menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara untuk meningap di hunian tersebut.

Program Sarhunta dilaksanakan di KSPN Danau Toba Sumatera Utara sebanyak 1.000 unit, KSPN Borobudur Jawa Tengah 350 unit, KSPN Mandalika Nusa Tenggara Barat (NTB) 500 unit, KSPN Labuan Bajo 600 unit dan KSPN Manado - Likupang Sulawesi Utara 300 unit. Total anggaran program ini sebesar Rp 429,23 miliar.

Pembangunan Sarhunta dibagi menjadi dua yakni pertama, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni sebagai Sarhunta serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni disepanjang koridor menuju lokasi pariwisata. Untuk program peningkatan kualitas bantuan diberikan sebesar Rp 90 juta.

"Sedangkan untuk pembangunan rumah baru, pembangunan kembali ataupun perbaikan rumah tradisional di kawasan pariwisata dengan jumlah bantuan maksimal Rp 180 juta," imbuhnya.

Untuk kriteria penerima manfaat yakni Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah berkeluarga, memiliki rumah tidak layak huni atau tanah dengan bukti kepemilikan, berpenghasilan paling tinggi senilai 1,5 kali dari Upah Minimum Provinsi (UMP) dan masyarakat mampu berswadaya dan gotong royong. Di samping itu, dalam pembangunannya kan dibantu oleh tiga tenaga ahli yakni tenaga ahli pemberdayaan, tenaga ahli sipil dan tenaga ahli arsitektur. kbc10

Bagikan artikel ini: