Butuh back-up yuridis formal, penyebab seretnya serapan PEN sektor UMKM

Jum'at, 3 Juli 2020 | 17:43 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah mengalokasikan biaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 695,2 triliun. Dari jumlah tersebut, untuk mendukung sektor UMKM yang terpukul karena pandemi virus corona disiapkan sebanyak Rp 123,46 triliun.

Rinciannya, subsidi bunga Rp35,28 triliun, penempatan dana untuk restrukturisasi Rp 78,78 triliun, belanja imbal jasa penjaminan (IJP) Rp5 triliun, penjaminan untuk modal kerja Rp 1 triliun, PPh Final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) Rp 2,4 triliun, serta pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM Rp 1 triliun.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan mengatakan dana Rp 123,46 triliun didistribusikan ke berbagai lembaga. Ada yang ke perbankan, pegadaian, asuransi penjaminan dan juga kepada lembaga-lembaga lainnya. Seperti hanya penyerapan anggaran untuk sektor-sektor lainnya dalam program PEN, Rully mengakui penyerapan anggaran untuk sektor UMKM juga masih menghadapi sejumlah tantangan karena harus diperkuat dengan berbagai regulasi yang mendukung.

Per 29 Juni 2020, realisasi penyerapan anggaran untuk sektor UMKM ini mencapai 22,74%, di mana mayoritasnya adalah penempatan dana ke Bank Himbara sebesar Rp30 triliun.

"Memang ada permasalahan yang membuat Presiden marah karena dianggap lambat birokrasinya. Ada persoalan-persoalan yang harus kita tuntaskan, terutama backup yuridis formal. Teman-teman di KL terkait barangkali belajar dari pengalaman krisis sebelumnya yang meninggalkan banyak persoalan di belakang," kata Rully di Jakarta, Jumat (3/7/2020).

"Ini barangkali perlu kehati-hatian namun harus disadari saat ini kita sedang krisis dan membutuhkan kesegeraan. Kementerian kami siap mendukung untuk itu. Proses yang dilalui setelah keluarnya Peraturan Pemerintah, membutuhkan Peraturan turunan-turunanya yang banyak, itu yang harus diselesaikan," imbuhnya.

Untuk pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KemenkopUKM , Rully mengatakan, untuk mengatasi persoalan itu dengan mengunakan dana talangan. Dari yang dialokasikan dari PEN sebesar Rp1 triliun, yang sudah dicairkan sebesar 23,72%. Koperasi mendapat layanan khusus krisis namun menggunakan dana rutin yang ada. PermenkopUKM yang baru memungkinkan untuk itu.

Untuk koperasi, tantangan yang dihadapi sedikit berbeda dengan UMKM, di mana kesulitan utama mereka adalah di sisi permodalan. Karenanya, LPDB pada tahun ini difokuskan untuk membantu likuiditas koperasi. Di Indonesia sendiri saat ini ada sekitar 126.000 koperasi, tetapi yang menjalankan usaha secara efektif berdasarkan data KemenkopUKM sebanyak 35.000 koperasi.

"Ada tiga kriteria koperasi yang dilayani LPDB. Pertama yang bergerak di sektor riil di mana kegiatannya memang membangun komunitas yang lebih produktif. Kedua koperasi yang tumbuh dari niat yang sesuai dengan ideologi seperti membangun masyarakat atau komunitasnya, kemudian yang ketiga memiliki reputasi finansial maupun moral yang baik, itu yang kita prioritaskan. Saat ini sudah sekitar Rp 200 miliar yang kita salurkan kepada kelompok-kelompok koperasi tersebut," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: