Didenda KPPU Rp30 miliar, ini kata Grab

Jum'at, 3 Juli 2020 | 18:11 WIB ET

JAKARTA - PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) menyesalkan keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menjatuhkan sanksi Rp 30 miliar ke Grab karena dugaan diskriminasi mitra pengemudi.

Denda sebesar Rp 19 miliar juga dikenakan pada PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI).

“Kami menyesalkan bahwa KPPU telah memutuskan Grab dan TPI bersalah atas dugaan diskriminasi yang menguntungkan mitra pengemudi TPI. Meskipun, adanya argumentasi dan pembuktian yang kuat dari Grab dan didukung oleh sanksi dan ahli yang dihadirkan dalam persidangan,” ungkap Juru Bicara Grab Indonesia dalam pernyataan resmi, Jumat (3/7/2020).

Pihak Grab menyatakan tidak melihat adanya aturan yang dilanggar atau pihak yang dirugikan dalam kerja sama perusahaan dengan TPI apalagi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Melainkan, kerja sama tersebut ditujukan untuk memfasilitasi penyewaan mobil yang hemat biaya bagi sejumlah mitra pengemudi yang ingin berpenghasilan jujur, namun tidak memiliki sarana kendaraan. Dengan ini, mereka dapat terus mencari nafkah seperti yang lainnya.

Grab pun mengklaim terus mengedepankan peluang ekonomi yang setara bagi semua mitra pengemudi melalui sistem pemesanan yang berdasarkan kinerja dan prestasi.

Untuk mendorong layanan yang berkualitas, Grab menerapkan sistem penghargaan bagi pengemudi yang secara konsisten dinilai tinggi oleh penumpang.

Sistem penghargaan ini dapat menguntungkan mitra pengemudi. Begitu pula dengan masyarakat umum sebagai pengguna jasa.

"Ketiga, Grab tidak memberikan perlakuan istimewa kepada mitra pengemudi yang terdaftar di TPI," lanjutnya.

Manfaat program diberikan kepada mitra karena telah memberikan pelayanan yang baik secara konsisten.

Berdasarkan hal di atas, pihak Grab akan terus berupaya untuk melindungi brand dan reputasi perusahaan dari tuduhan tidak berdasar yang dibuat oleh KPPU.

"Dengan memperhatikan prinsip ini, kami akan mengajukan banding terhadap putusan KPPU tersebut sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku," demikian pernyataan resmi tersebut. kbc9

Bagikan artikel ini: