Home / Keuangan
Headline

Fokus pemulihan ekonomi, BI belum bahas redenominasi rupiah di tahun ini

Kamis, 9 Juli 2020 | 18:39 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) memastikan tidak akan membahas redenominasi rupiah pada tahun ini.

Hal ini setelah sebelumnya ada Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Rupiah, dimana kebijakan tersebut masuk dalam rencana strategi (renstra) Kemenkeu dalam lima tahun ke depan.

Renstra tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2020 soal Renstra Kemenkeu 2020-2024. RUU Redenominasi bakal diminta menjadi prioritas DPR untuk dibahas dan disahkan.

Direktur Eksekutif Komunikasi BI Onny Widjarnako mengatakan, tahun ini Bank Indonesia hanya fokus untuk pemulihan ekonomi. Adapun rencana redenominasi rupiah tidak akan dilakukan pada tahun ini.

"Redenominasi rupiah belum dimulai," ujar Onny di Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Komunikasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rahayu Puspasari. Menurutnya, pembahasan redenominasi rupiah bukan menjadi fokus utama pada tahun ini. 

"Di Kementerian Keuangan tidak/belum ada pembahasan mengenai redenominasi," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memasukkan Rancangan Undang-undang Perubahan Harga Rupiah (RUU Redenominasi) sebagai salah satu ruu yang diusulkan masuk pada Program Legislasi Nasional Jangka Menengah (Prolegnas) periode 2020-2024 dalam rangka mencapai tujuan dan strategis Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sri Mulyani menerangkan urgensi penyusunan RUU Redenominasi adalah peningkatan efisiensi perekonomian, salah satunya melalui waktu transaksi yang lebih cepat.

"Urgensi pembentukan (RUU Redenominasi) menimbulkan efisiensi perekonomian berupa percepatan waktu transaksi, berkurangnya risiko human error, dan efisiensi pencantuman harga barang/jasa karena sederhananyajumlah digit rupiah," ujar Sri Mulyani dalam PMK 77/2020 tersebut.

Selain itu, redenominasi juga dapat menyederhanakan sistem transaksi, akuntansi dan pelaporan APBN karena jumlah digit rupiah yang lebih sedikit. kbc10

Bagikan artikel ini:

Berita Terkait

Entrepreneur