Terimbas Covid-19, Kementan kaji klausul kemitraan petani-industri hasil tembakau

Kamis, 9 Juli 2020 | 20:58 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Pertanian (Kementan) mengkaji klausul kemitraan antara petani dengan industri hasil tembakau (IHT) seperti harapan petani tembakau yang menginginkan tata niaga yang adil. Tidak terkecuali, semua pemangku kepentingan di sektor tembakau dan produknya turut terimbas pagebluk pandemi Covid-19

Direktur Tanaman Semusim dan Rempah Ditjen Perkebunan Hendratmojo Bagus Hundoro mengatakan klausul kemitraan petani dengan IHT semestinya dapat menjembatani kepentingan kedua belah pihak. Misalnya kepastian pasokan bahan baku mencakup volume , kualitas dan harga.

Sementara petani , memperoleh kepastian pasar sehingga memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.Petani akan termotivasi untuk meningkatkan produktivitas yang lebih tinggi karena upaya pendampingan teknis pabrikan.

Menurutnya, Kementan telah menyusun modul kemitraan antara petani dengan IHT di tahun 2019. “Memang tidak bisa menjati aturan yang mengikat tapi setidaknya menjadi referensi petani dan pabrikan,”ujar Bagus kepada kabarbisnis.com usai webinar Tobacco Series di Jakarta, Kamis (8/7/2020).

Menurut Bagus klausul kemitraan ini sebenarnya sudah memiliki payung hukum yang menaungi No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan di Pasal 57 tentang Kemitraan Usaha Perkebunan. “Kita direktorat teknis, harus dikaji dulu dengan dengan biro hukum apakah hal ini ( klausul kemitraan petani-IHT) juga dapat diterapkan,” terang Bagus.

Menurutnya kerjasama dari sisi benefit diperlukan dari sisi perusahaan, juga ada kepastian suplai produk. Dari sisi petani ada kepastian pasar, sehingga ini memberikan keuntungan bagi kedua pihak. Diakui saat ini posisi petani cenderung lemah ketika berhadapan pemodal.

Dia mendorong petani tembakau membentuk gabungan  kelompok tani. Dengan entitas kelembagaan, memudahkan Kementan memfasilitasi bantuan program baik perbenihan, pupuk hingga akses permodalan dengan perbankan.

Ekonomi Institut Pendidikan Bogor (IPB) Prima Gandhi mengatakan kemitraan yang berkelanjutan dapat mengurangi beban petani tembakau di kondisi krisis, termasuk pandemi seperti sekarang.Kemitraan yang berkelanjutan, kata Prima, mencakup hak dan kewajiban dilakukan sesuai kesepakatan, transparansi dalam menetapkan harga produk berdasarkan kualitas, loyalitas petani mitra memasarkan produk ke perusahaan mitra, serta membangun kepercayaan.

Prima pun menjelaskan perihal tembakau di masa pandemi. Pertama, waktu budidaya tahun ini, sejak pekan ketiga April, proses ini sebenarnya sudah berlangsung. "Di Lombok biasanya Mei sudah menanam. Tapi, sekarang baru dalam proses pembibitan dan bakal berlangsung sampa Agustus," terangnya

Luas tanam, Prma mengambil kasus di Kabupaten Temanggung, tercatat berkurang. "Kenaikan cukai rokok cukup besar sehingga mengurangi konsumsi. Ditambah industri hasil tembakau dihantam Covid-19," tukas Prima.

Masih kesempatan sama, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (AMTI) Soeseno mengatakan di tengah pandemi Covid-19, proses penanaman  di tengah pandemi Covid-19, penerapan social dan physical distancing secara alami dilakukan oleh para petani tembakau. Meski demikian, belum ada standar operational procedure (SOP) yang baku yang dapat diaplikasikan para petani tembakau sebagai bentuk protokol kesehatan yang ketat.

“Dalam proses menanam, mencangkul, dan mengairi sudah otomatis para petani tembakau melakukan jaga jarak. Mereka tidak bergerombol. Karena itu penting bagi pemerintah daerah, melalui tingkat RT dan RW melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para petani, sehingga imbauan protokol kesehatan tersebut lebih efektif untuk diterapkan,” urai Soeseno.

Adapun yang perlu menjadi perhatian penting bagi pemerintah, adalah masa panen. Setelah proses panen, ketika melakukan penjualan ke pabrikan, jangan sampai situasinya tidak menerapkan protokol kesehatan.

“Dari gudang pabrikan, akan diterapkan proses antrian. Nah SOP antrian belum jelas. Lalu, bagaimana sistemnya? Tentu pihak gudang harus memperhatikan protokol kesehatan agar tidak berdesak-desakan, memastikan seluruhnya memakai masker. Harapannya gudang yang pro aktif mendatangi,” Soeseno memaparkan.

Saat ini, luas lahan tanam petani tembakau bergantung pada kepastian jumlah serapan yang akan dibeli oleh pabrikan. Apakah pabrikan akan membeli jumlah seperti biasa, atau mengurangi jumlah. Inilah yang menjadi spekulasi bagi petani tembakau. Apakah akan menanam seperti biasa, atau berkurang, atau tidak menanam sama sekali. Kondisi inilah yang meresahkan petani, seperti yang dialami para petani tembakau di Madura.

“Kalau di Lamongan, Bojonegoro, para petani tembakau tetap menanam seperti biasa. Di Madura, penanaman berkurang 20 persen. Adapun di daerah sentra seperti Probolinggo, turun sekitar 10 persen. Di Jember, proses tanam baru mau dimulai akhir Juli, soal luas tanam, masih spekulasi,” tukasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: