Masuk Surabaya wajib punya bukti rapid tes, Kadin Jatim: Bisa ganggu ekonomi

Jum'at, 17 Juli 2020 | 10:38 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Walikota Surabaya Tri Rismaharini telah mengeluarkan kebijakan baru dalam membatasi pergerakan orang di wilayah Surabaya di masa pandemi Covid-19 melalui Perwali 33 tahun 2020. Perwali ini sebagai pengganti perubahan atas Perwali No 28/2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Surabaya.

Salah satu poin penting dalam Perwali 33/2020 yang ada di Pasal 12 ayat (2) huruf f adalah mewajibkan pekerja asal luar kota Surabaya membawa bukti tes cepat dengan hasil nonreaktif, atau swab tes negatif saat hendak masuk ke kota.

Tak ayal, kebijakan ini akhirnya menuai protes dan penolakan dari sejumlah kalangan karena dianggap sangat tidak logis dan bisa menyebabkan ekonomi Surabaya kian terseok. 

"Kebijakan ini pasti akan mengganggu ekonomi di wilayah Surabaya dan sangat memberatkan para pekerja dari luar Surabaya," ujar Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim, Adik Dwi Putranto di Surabaya, Kamis (16/7/2020). 

Ia menegaskan, seharusnya kewajiban itu tidak diberlakukan, namun lebih dipertegas pada sanksi bagi warga yang melanggar protokol kesehatan. "Bukan kewajiban tes cepat bagi pekerja saat hendak masuk Surabaya," kata Adik.

Padahal menurutnya, sebagian besar pekerja di Surabaya berasal dari luar kota, dan apabila semua pekerja diwajibkan tes cepat akan banyak mengganggu aktivitas serta menghambat perputaran ekonomi di Kota Pahlawan tersebut.

Ia mengatakan, pelaksanaan tes cepat tentu akan menambah biaya yang dikeluarkan bagi seorang karyawan apabila hendak bekerja di Surabaya, dan itu dilakukan sering, mengingat rutinitas pekerja yang keluar masuk di Surabaya.

"Bayangkan, setiap bulan pekerja harus bolak-balik melakukan rapid tes sebanyak dua kali, karena masa berlaku surat rapid test itu adalah 14 hari. Hal ini tentu akan menggangu," katanya.

Oleh karena itu, Adik meminta pemerintah Kota Surabaya untuk lebih bijak memberi persyaratan kepada orang yang akan masuk kota, sebab kemudahan itu akan menggerakkan ekonomi secara cepat.

Sebelumnya, Kadin Jatim menolak pemberlakukan tes cepat sebagai syarat membuka usaha bagi kalangan industri, dan meminta agar kewajiban itu dibebankan kepada pemerintah, karena selama masa pandemi Covid-19 sebagian besar pengusaha dinilai mengalami kerugian.

Adik mengatakan, kewajiban itu menjadi beban industri apabila biayanya dibebankan pada pengusaha, sebab selama ini kalangan industri atau atau pengusaha banyak yang merugi akibat Covid-19.

Ia mengatakan selama pandemi Covid-19 dan masa PSBB, banyak industri di Jatim yang terpaksa merumahkan karyawannya, sebab kondisi ekonomi tidak memungkinkan untuk diputar setelah adanya kebijakan pemerintah untuk bekerja di rumah.

"Sesuai catatan kami, industri sepatu sudah merumahkan sekitar 50 ribu karyawannya, sedangkan perhotelan dan restoran sekitar 80 persen karyawan tidak bekerja. Dan sampai sekarang, mereka belum jelas nasibnya," kata Adik.

Oleh karena itu, Adik berharap kebijakan pemerintah Kota Surabaya yang kembali membuka kran industri di masa normal baru bisa didukung dengan aturan yang memihak masyarakat dan pengusaha, agar ekonomi kembali berputar.

"Saya yakin kalangan industri dan karyawannya akan mematuhi protokol kesehatan karena hal itu sudah menjadi bagian hidup di normal baru masyarakat. Namun apabila dibebankan dengan kewajiban rapid test, hal ini akan menjadi beban sendiri," pungkasnya.kbc6

Bagikan artikel ini: