REI desak pemerintah relaksasi kebijakan untuk rumah subsidi

Jum'at, 24 Juli 2020 | 11:55 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kalangan pengembang yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) berharap pemerintah memberikan relaksasi kebijakan khususnya untuk rumah subsidi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Untuk subsidi MBR kita ketahui ada beberapa permasalahan yakni peraturan Permen 20/2019 mengenai disyaratkan ketersediaan PSU (prasarana, sarana, dan utilitas umum)," kata Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida dalam webinar bertajuk akselerasi pemulihan properti, Kamis (23/7/2020).

Bahkan Totok mengaku mendengar adanya surat edaran terkait syarat ketersedian PSU 100 persen.

"Kita harapkan ada relaksasi karena dalam pandemi Covid-19 ini kita perlu percepatan untuk mencapai target rumah subsidi," ucapnya.

REI juga menyoroti masalah Keputusan Menteri PUPR nomor 242/2020 mengenai syarat penghasilan adalah maksimal Rp 8 juta take home pay.

Menurut Totok, hal ini menyulitkan seperti di Provinsi Papua yang biaya hidup sehari-harinya sudah tinggi.

"Masyarakat di Papua memerlukan biaya tinggi untuk memenuhi kehidupan. Saya ambil contoh di Papua karena di sana realisasi tidak sampai lima persen terhadap rumah MBR subsidi," paparnya.

Totok menambahkan perlunya tindak lanjut untuk program perumahan untuk ASN TNI/Polri dengan maksimal KPR Rp 500 juta.

"Harapan REI agar fasilitas perumahan ASN TNI/Polri ini mendapat fasilitas PPN 0 persen dan PPh 1 persen. Kemudian suku bunga KPR mengikuti pasar tuturnya.

Terakhir, REI mendorong ketersedian rumah subsidi MBR melalui kebijakan hunian berimbang. Totok berharap hunian berimbang ini tidak satu hamparan sehingga bisa menyeluruh.

"Teman-teman panelis yang hadir saya harapkan bisa kolaborasi dengan teman-teman pengembang di daerah. Kami harapkan adanya kolaborasi dan saling melakukan bisnis khususnya di MBR," pungkasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: