bankjatim kecipratan dana penempatan pemerintah Rp2 triliun

Senin, 27 Juli 2020 | 15:02 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah menggulirkan dana segar untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) dengan menempatkannya di tujuh pembangunan daerah (BPD). Untuk PT Bank Pembangunan Daerah (BPD Jawa Timur Tbk (bankjatim) sebesar Rp 2 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan  pemerintah menempatkan dana sekitar Rp 11,5 triliun di tujuh BPD. Penempatan dana di BPD ini merupakan tahap kedua. Tahap pertama ditempatkan di bank himpunan milik negara (Himbara) sebesar Rp 30 triliun.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan dana yang sudah disiapkan untuk penempatan tahap kedua ini adalah sebesar Rp 20 triliun. Pada Senin (27/7/2020), dilakukan penandatanganan perjanjian kemitraan penempatan uang negara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan lima BPD.

Menkeu merincikan penempatan dana di Bank DKI adalah sebesar Rp 2 triliun, Bank  BJB Tbk Rp 2,5 triliun, Bank Jateng Rp 2 triliun, bankjatim Rp 2 triliun, dan Bank Sulutgo Rp 1 triliun. Adapun, dua BPD lainnya masih sedang dievaluasi untuk penempatan dana tersebut, yaitu BPD Bali dan BPD DIY dengan alokasi masing-masing Rp 1 triliun.

"Total anggaran untuk BPD yang sudah siap disalurkan Rp 11,5 triliun, dengan suku bunga sama seperti ke Himbara, 80% dari suku bunga repo,"  ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, tujuan penempatan dana tersebut adalah untuk mendorong ekonomi di daerah dalam rangka PEN. Dana tersebut tidak diperbolehkan untuk BPD membeli surat berharga negara (SBN) dan valas. Dana ini juga diharapkan bisa disalurkan dalam bentuk kredit ke sektor-sektor produktif oleh BPD dengan leverage hingga dua kali lipat dan dengan suku bunga yang lebih rendah.

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan menyatakan, penempatan dana di pemda dan bank pembangunan daerah (BPD) adalah bentuk dukungan pusat untuk menangani Covid-19. Dua provinsi yang dipilih menjadi pionir untuk pinjaman pemerintah daerah yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat. 

“Covid berdampak signifikan pada pendapatan asli daerah (PAD) sehingga mengganggu belanja negara, jadi pusat memberi fasilitas untuk meminjamkan ke daerah. Anggarannya Rp 15 triliun. Selain fasilitas pinjaman daerah, pemerintah menempatkan dana di BPD Rp 11,5 triliun,” katanya.

Dengan penempatan dana ini, diharapkan penyaluran dana dari BPD bisa mempercepat pemulihan ekonomi di daerah.“Selain itu, pemerintah juga akan segera meluncurkan penjaminan ke korporasi, biaya penjamin sampai Rp 100 triliun,” paparnya.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto juga mengatakan dengan penempatan dana ini, BPD  dapat membantu pemerintah dan mengakselerasi dana ini ke BPR di wilayah masing-masing.kbc11

Bagikan artikel ini: