Pemda diminta beri sanksi bagi wisatawan yang tak patuhi protokol Covid-19

Kamis, 30 Juli 2020 | 09:26 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah memastikan sejumlah destinasi wisata mulai beroperasional kembali di masa new normal. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) pun menyatakan komitmen untuk menggerakkan pariwisata berkelanjutan atau quality tourism. 

Plt. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Frans Teguh mengatakan, pengembangan quality tourism di Indonesia akan mendorong pemulihan alam dan strategi yang sesuai dengan tantangan kepariwisataan ke depannya.

Kemenparekraf memastikan adanya kualitas kunjungan berdasarkan quality of experience, high spending, serta daya dukung lingkungan yang memadai. Sosialisasi terus dilakukan untuk meningkatkan keyakinan publik baik domestik maupun mancanegara agar pergerakan pariwisata terjadi.

"Pariwisata akan hadir atau tumbuh kalau ada pasar, ada pergerakan wisata, ada kunjungan. Jadi visitor flow sangat mempengaruhi dampak ekonomi atau kegiatan kepariwisataan,” ujar Frans dalam diskusi Planet Tourism Indonesia 2020 yang digelar oleh MarkPlus Tourism, Rabu (29/7/2020). 

Terlebih kata Frans, dalam kondisi pandemi akibat Covid-19 upaya terkait pengelola wisatawan dari suatu destinasi terkait kebersihan, kesehatan, dan protokol lainnya seperti social distancing harus menjadi prioritas agar keyakinan terhadap pariwisata Indonesia terus tumbuh. 

"Partisipasi semua unsur masyarakat menjadi kunci kebangkitan pariwisata Indonesia jika nantinya destinasi wisata mulai dibuka satu persatu," katanya.

Proses penyadaran dan kerjasama publik diakui Frans tidak mudah, pemerintah daerah juga berkontribusi dalam mengelola destinasi pariwisata dan mengedukasi publik mengenai protokol clean, health, safety and environment atau CHSE.

Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tampil terdepan untuk memberi keyakinan bahwa usaha pariwisata telah memenuhi protokol CHSE. Kesadaran penerapan inilah yang menentukan tingkat keberhasilan pemerintah dalam melakukan mitigasi dan mengurangi dampak dari pandemi di sektor wisata.

Menurutnya, jika masyarakat masih abai, pemerintah daerah perlu melakukan pemantauan atau memberikan sanksi sosial terkait penerapan protokol CHSE di hotel dan lokasi wisata. “Kita tidak ingin sektor pariwisata menjadi cluster baru dalam munculnya kasus COVID-19 dan menjadi penyebab terjadinya gelombang kedua,” kata Frans. 

Seperti diketahui, Bali akan kembali membuka sektor pariwisata Bali mulai 31 Juli 2020. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengingatkan agar pekerja serta pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali mempersiapkan diri dan terus menjalankan protokol kesehatan.

Wishnutama Kusubandio mengatakan saat ini Indonesia telah mulai memasuki masa adaptasi kebiasaan baru termasuk untuk kegiatan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali yang akan mulai beroperasi kembali secara bertahap.

"Saya sangat bersyukur kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali akan mulai beroperasi, untuk itu para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali diharapkan terus dapat menerapkan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya dan penuh kedisiplinan," kata Wishnutama.

Dia mengatakan bahwa pariwisata adalah bisnis kepercayaan. Karena itu para pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali harus dapat menjalankan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu membangun rasa percaya wisatawan akan rasa aman saat berkunjung ke Bali. kbc10

Bagikan artikel ini: