Apakah RI selamat dari ancaman resesi? Ini kata pelaku usaha

Rabu, 5 Agustus 2020 | 22:51 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun ini minus 5,32 persen atau lebih dalam dibandingkan proyeksi pemerintah sendiri, yaitu 4,3 persen.

Kondisi membuat kalangan pelaku usaha pesimis Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat membawa RI selamat dari ancaman resesi pada kuartal ketiga nanti. 

Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menegaskan, sulit bagi pemerintah untuk mencetak pertumbuhan positif pada kuartal III 2020. Melihat penanganan wabah covid-19 yang lamban, ia memprediksikan pertumbuhan ekonomi masih negatif di kisaran 2 persen sampai 2,5 persen.

Itu artinya, Indonesia akan mengalami resesi. "Kami lihat pasti akan membaik, pasti ada peningkatan (kuartal III) tapi kalau untuk jadi positif itu tidak mudah, jadi kami targetkan sekitar minus 2 persen, kalau mau positif susah," ujarnya, Rabu (5/8/2020).

Pemerintah hanya memiliki sisa waktu dua bulan, yaitu Agustus dan September untuk menyelamatkan RI dari resesi. Untuk dapat mencetak pertumbuhan positif, Shinta menilai setidaknya ada tiga syarat yang harus mampu dilakukan pemerintah.

Pertama, percepat realisasi stimulus. Kunci agar ekonomi dapat melonjak dari minus 5 persen menjadi positif, yaitu memperbaiki dua sisi penggerak ekonomi, dalam hal ini, permintaan (demand) dan pasokan (supply). 

Shinta menyebut tak hanya daya beli masyarakat saja yang diungkit lewat bantuan sosial (bansos), bansos tunai (BLT), serta stimulus rumah tangga, tapi juga perlu meningkatkan permintaan, sehingga industri baik UMKM dan koperasi maupun korporasi dapat bergerak.

Dalam hal ini, ia nilai bantuan pemerintah kepada pengusaha seperti restrukturisasi kredit masih belum maksimal. 

"Kuncinya ada di situ, kami melihat kalau melakukan perbaikan ini kan dari supply dan demand. Permintaan ini harus dibuat, bagaimana? Dari stimulus untuk rumah tangga, misal program PKH, bansos, sembako, BLT, dan sebagainya," lanjutnya. 

Kedua, kesigapan pemerintah dan seluruh jajarannya. Di tengah krisis kesehatan yang merembet ke krisis sosial dan ekonomi ini, Shinta menyebut sense of crisis (respons terhadap krisis) masih belum terlihat. 

"Lihatlah, bisnis masih dilakukan seperti biasanya. Ambil contoh, proses ekspor dan impor bahan penolong industri yang hingga saat ini masih sama, bertele-tele dan sulit," ungkapnya.

Seharusnya, menurut Shinta, pemerintah membantu pengusaha yang ingin menggerakkan perekonomian dalam negeri dengan melakukan aktivitas ekonomi, bukan menghalangi.

"Dalam pengaturan perizinan harus diperbaiki, jangan sudah kondisi covid-19, izin impor barang penolong susah. Akan susah (pulih) kalau hal-hal yang sangat penting baik impor-ekspor sulit," ungkapnya.

Ketiga, lanjut dia, membangun kepercayaan pasar. Caranya, dengan mengendalikan kurva pandemi covid-19. Sejauh ini, angka infeksi di Indonesia terus menanjak.

Jika pemerintah mau keluar dari jerat resesi, sudah seharusnya angka infeksi dapat terkendali. Selama pandemi belum ditanggulangi, kepercayaan pasar belum akan pulih. Pasalnya, ketidakpastian masih tinggi.

Namun, Shinta menyebut, penerapan protokol kesehatan bergerak dua arah. Selain usaha pemerintah, masyarakat juga harus memiliki kesadaran tinggi untuk mematuhi protokol kesehatan.

Oleh karena itu, dia mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung upaya pemerintah menekan laju infeksi virus corona.

Lebih lanjut, Shinta menyebut di saat ini, resesi tak lagi menjadi perdebatan. Dia menekankan pentingnya upaya pemerintah untuk bangkit (rebound).

Meski resesi, Shinta menyebut fokus pemerintah harus bagaimana secepatnya memulihkan perekonomian RI dari kontraksi. 

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Antonius J Supit menilai ada beberapa 'kesalahan' pemerintah yang mengakibatkan pertumbuhan RI terkontraksi hingga 5 persen.

Selain penanganan wabah yang lambat, birokrasi menjadi penghambat penyaluran bantuan yang pada akhirnya menghambat geliat ekonomi. Ia mencontohkan restrukturisasi kredit di perbankan untuk pengusaha yang hingga saat ini masih dikeluhkan.

Padahal, jika relaksasi kredit tak diberikan, masalah di kemudian hari akan menghantui pemerintah akibat tingginya kredit macet.

Belum lagi keputusan lintas kementerian yang dinilai kontra pertumbuhan. Ia bilang ada beberapa kementerian yang mencabut izin impor beberapa komoditas yang dibutuhkan industri di tengah pandemi corona tanpa alasan yang jelas.

Anton berharap, Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional juga ditugaskan menghapus hambatan birokasi demi memulihkan perekonomian Indonesia lebih cepat. "Saya tidak mengatakan ekonomi hancur gara-gara izin perdagangan tidak keluar, tapi kalau attitude (perilaku) pejabat masih seperti itu, jangan berharap banyak," pungkasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: