Kadin Jatim dorong penerapan NCVS untuk pelayaran domestik

Kamis, 6 Agustus 2020 | 22:05 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto menegaskan bahwa pihaknya akan berupaya membantu pengusaha agar kemudahan berusaha dijalankan di Indonesia, khususnya Jatim. Untuk itu, ia siap membantu industri pelayaran agar aturan Non Convention Vessel Standard (NCVS) bisa diterapkan di seluruh kapal yang berlayar di perairan Indonesia.

"Prinsipnya, salah satu tujuan saya saat maju sebagai Ketua Umum Kadin Jatim adalah bagaimana kemudahan berusaha dijalankan di Indonesia, termasuk di Jatim. Apalagi dalam situasi covid seperti ini, sangat dibutuhkan kemudahan berusaha. Dan penerapan aturan  NCVS di pelayaran domestik, ini sangat membantu meringankan beban pengusaha," ujar Adik Dwi Putranto saat Forum General Discusion dengan tema "NCVS dilihat dari sisi perspektif usaha dan sisi dunia pendidikan" yang digelar di Graha Kadin Jatim, Kamis (6/8/2020).

Dijelaskan Adik, selama ini aturan di payaran laut Indonesia masih mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh International Maritim Organitation (IMO). Padahal sebagai negara maritim, harusnya kemandirian pelayaran harus dipertegas dengan menerapkan aturan NCVS, bukan menggunakan aturan internasional dengan berbagai kerumitan dan kesulitan didalamnya. Misalkan banyaknya sertifikasi yang harus diperbarui dengan masa berlaku yang cukup pendek.

Ia menegaskan bahwa standarisasi dalam pelayaran memang perlu yang diwujudkan dengan adanya sertifikasi, baik sertifikasi untuk kapal ataupun untuk pelautnya. Tetapi yang harus diperhatikan adalah masa berlaku, karena hal itu berdampak bada besarnya biaya yang harus dikeluarkan pengusaha. Untuk sertifikasi pelaut misalnya, sertifikasi harus dilakukan dalam setiap tahun. Padahal masa berlaku sertifikasi ini harusnya bisa lebih panjang.

"Kalau masa berlaku pendek, pasti akan memberatkan dan menjadi beban karena disitu ada biaya. Sementara jika tidak diperpanjang, maka akan mendapatkan sangsi dan akan diperiksa. Ini juga akan mengeluarkan biayanya yang lebih besar lagi. Sehingga harus kita dalami mana yang memberatkan. Dan ini akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat, karena disaat pandemi ini dibutuhkan pergerakan yang cepat untuk membangkitkan ekonomi," ujarnya.  

Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), Capt. Zainal Arifin Hasibuan mengatakan sebenarnya aturan NCVS sudah sejak 2009 disahkan. Hanya saja, aturan itu tidak beranjak dari dikeluarkannya buku  panduan NCVS saja karena belum adanya forum tenaga ahli.

"Indonesia sebenarnya sudah sadar bahwa ada banyaknya jenis dan sifat kapal serta area pelayaran, sehingga Kementerian Perhubungan membuat aturan nomor 65 tahun 2009 untuk pengesahan NCVS dan keluarlah buku panduan NCVS. Tetapi sayangnya kita tidak beranjak jauh dari keluarnya buku tadi karena tidak adanya forum tenaga ahli. Untuk itu kami mendesak agar forum ini dibentuk," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPW INSA Jatim, Steven H Lasawengen membenarkan banyaknya sertifikasi yang harus diperbarui oleh pengusaha pelayaran dalam menjalankan usahanya, ada yang tiga bulanan, enam bulanan dan aja juga yang satu tahunan .

"Untuk sertifikasi pelaut, ada sekitar 16 sertifikat yang harus diurus setiap tahun dengan biaya sekitar Rp 50 juta per pelaut. Ini belum sertifikasi kapal yang jumlahnya mencapai 21 sertifikat. Padahal sebenarnya kita bisa membuat aturan sendiri sebagai bentuk kemandirian maritim Indonesia," pungkas Steven.kbc6

Bagikan artikel ini: