Belum beroperasi, pengelola bioskop minta keringanan pajak hiburan untuk setahun

Rabu, 19 Agustus 2020 | 10:14 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) berharap pemerintah memberikan stimulus berupa penghapusan pajak hiburan sampai setidaknya setahun penuh, guna bertahan dari situasi pandemi Covid-19.

Sekadar diketahui, saat ini industri bioskop masih belum diizinkan beroperasi kembali meski sejak masa pelonggaran PSBB semua pusat perbelanjaan sudah beroperasi seperti biasa.

"Kami dari pelaku industri bioskop berharap pemerintah membantu industri bioskop dan film dengan keringanan tidak dipungutnya pajak hiburan yang berkisar 10% sampai 25% selama setahun. Kami tidak meminta insentif berupa suntikan dana, hanya ini saja," kata Djonny Syafruddin, Ketua GPBSI seperti dikutip, Selasa (18/8/2020).

Djonny bilang, keringanan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan dimasukkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, berguna untuk menutupi kerugian pengusaha serta memberikan modal untuk kembali bangkit (recover).

Djonny menuturkan saat ini belum bisa membeberkan nilai kerugian yang diderita oleh pelaku industri bioskop. Pasalnya, setiap perusahaan yang berada dalam payung GPBSI memiliki manajemen berbeda sehingga membutuhkan izin mengekspos data.

"Tapi kalau bisa disebutkan, jumlahnya tentu sangat besar dan tidak terhitung lagi. Kami tidak mendapatkan pemasukan sama sekali, namun setiap hari harus terus melakukan maintenance layar, membersihkan teater, melakukan pembersihan toilet, dan hingga merawat perlengkapan di cafetaria dan sebagainya," sambungnya.

Djonny menambahkan, pihaknya akan terus mematuhi peraturan dan protokol kesehatan yang berlaku. Walau pernah diizinkan beroperasi kembali dan diresmikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, namun Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyarankan penutupan kembali karena resiko penularan virus di dalam ruangan.

Djonnya berkata, pihaknya tentu akan mematuhi himbauan dan aturan protokol kesehatan yang berlaku dari Pemerintah. Hanya saja, pihaknya juga membutuhkan kepastian kapan masa tidak beroperasi berakhir.

"Apakah sampai setahun? Apakah dua tahun? Tidak ada batas waktu yang jelas. Maka dengan ini, kami juga rencanakan untuk bermusyawarah di awal September untuk menentukan opsi akhir yang ditempuh," ujarnya.

Djonnya berkata, saat ini pihaknya rata-rata hanya memperkerjakan sekitar 1/3 karyawan dari total karyawan yang ada, atau dalam satu gerai bioskop pihaknya mempekerjakan 28 sampai 30 orang tiap harinya untuk melakukan perawatan. Sedangkan sisanya, diistirahatkan secara sementara. "Jika tidak demikian, tidak ada yang merawat bioskop," pungkasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: