Harga terus naik, gadai emas di bank syariah banjir peminat

Kamis, 27 Agustus 2020 | 12:32 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Terus naiknya harga emas tak hanya membuat banyak masyarakat ramai-ramai belanja atau bahkan menjual komoditas ini. Aktivitas gadai emas pun banyak diserbu maayarakat.

Apalagi dalam kondisi ekonomi yang sulit ini, tak sedikit yang menggadaikan emas untuk menutup kebutuhan.

Salah satu lembaga yang banyak diserbu masyarakat adalah bank syariah. Salah satunya adalah PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah).

Hingga Juni 2020, Mandiri Syariah mencatat total baki debet produk berbasis emas dan gadai tumbuh 21% year on year menjadi Rp 3,28 triliun.

Group Head Pawning Mandiri Syariah Ivan Baruna menyebutkan, gadai emas di Mandiri Syariah menerima emas berupa batangan mapun perhiasan. Nilai pembiayaan gadai yang diperoleh nasabah disesuaikan dengan nilai taksiran bank pada saat transaksi.

"Sebelum nasabah memilih program ini, tentu akan dikenakan biaya tambahan seperti biaya admin dan ujrah. Untuk biaya administrasi, kisaran Rp 25.000 – Rp 125.000, sementara ujrah kurang lebih Rp 24.000 per bulan," kata Ivan seperti dikutip, Kamis (27/8/2020).

Adapun financing to value (FTV) yang ditetapkan Mandiri Syariah untuk gadai emas ada dua. Pertama, FTV emas perhiasan sebesar 80%. Kedua, FTV emas lantakan berkisar 95%.

Kenaikan gadai emas juga terjadi di PT Bank Syariah Bukopin (Bukopin Syariah). Bank ini mencatat, sampai saat ini dana yang disalurkan perusahaan melalui program gadai emas mencapai Rp 750 juta.

Corporate Secretary Bank Syariah Bukopin Evi Yulia Kurniawati menyatakan, untuk gadai emas nilai FTV di Bukopin maksimal 80% dari nilai objek gadai.

"Memang dalam prosesnya, nasabah akan dikenakan biaya tambahan lain seperti biaya ujrah (imbalan) dan administrasi. Biaya admin sendiri Rp 25.000, sedangkan ujrah sebesar 1% - 2% per bulan dari harga standar taksiran emas," ujar Evi.

Namun demikian, Evi mengaku omzet pertumbuhan gadai emas di Bukopin Syariah belum tumbuh signifikan. Sebab, Bukopin Syariah masih memerlukan perbaikan proses maupun aktivitas pemasaran, bahkan struktur organisasi internal. kbc10

Bagikan artikel ini: