Selama pandemi, penjualan di e-commerce tembus 3,1 juta transaksi per hari

Senin, 31 Agustus 2020 | 10:09 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Berdasar hasil riset McKinsey Juni 2020, tercatat bahwa penjualan di e-commerce naik 26 persen atau mencapai 3,1 juta transaksi per hari selama pandemi Covid-19.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki pun berharap, ke depannya pelaku UMKM dapat mengoptimalkan teknologi digital agar dapat menjalankan usahanya dari rumah dan terhubung ke ekosistem digital, serta melakukan adaptasi dan inovasi produk.

"UMKM digital produktif merupakan kunci pemulihan ekonomi," kata Teten dalam High Impact Seminar dan Kick Off Program BI Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Minggu (30/8/2020).

Awal 2020, pemerintah mendata baru 8 juta UMKM hadir dalam platform digital atau 13 persen dari total populasi UMKM di Indonesia. Untuk itu, dia menekankan perlunya peningkatan kerjasama antara Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, institusi perbankan, fintech, marketplace dan seluruh pihak lain yang terlibat, untuk menyiapkan the Future SMEs agar UMKM dapat bersaing di pasar domestik dan pasar global.

"Pandemi Covid-19 berdampak signifikan bagi pelaku UMKM di Indonesia, baik dari sisi supply maupun demand," ujarnya.

Teten mengakui, tantangan UMKM tak hanya hadir di platform digital. Namun isu keberlanjutan atau sustainability juga patut mendapat perhatian. Menurut Teten, UMKM tidak hanya harus bertahan, namun harus mampu menjadi kompetitif baik di pasar lokal dan global.

"Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp123,46 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khusus sektor UMKM. Per 27 Agustus 2020, progres sementara mencapai 45,76 persen atau telah disalurkan Rp56,5 triliun untuk pelaksanaan program PEN sektor KUMKM," ungkapnya.

Selain itu, untuk usaha mikro yang tidak menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan pemerintah menyiapkan bantuan modal kerja, yaitu Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro berupa hibah Rp2,4 juta untuk 12 juta pelaku usaha mikro.

"Program ini diharapkan menjadi jawaban bagi para pelaku usaha mikro yang modal usahanya tergerus untuk kepentingan konsumsi untuk dapat menambah inventory/modal kerja, serta memudahkan ke depannya pelaku usaha dapat terintegrasi dalam sistem keuangan inklusif," pungkasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: