Bank dunia sebut 93 persen perusahaan RI tidak terima stimulus Covid-19

Rabu, 2 September 2020 | 10:44 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Bank Dunia menyebut mayoritas perusahaan di Indonesia tidak menerima insentif yang telah disediakan oleh pemerintah guna meredam dampak pandemi Covid-19.

Pernyataan itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan Bank Dunia terhadap 850 perusahaan nasional.

Tim Peneliti Bank Dunia, Aufa Doarest, mengatakan, dari 850 perusahaan yang diwawancara, hanya 7 persen di antaranya yang mengaku mendapatkan insentif dari pemerintah.

Bantuan tersebut utamanya didominasi oleh jenis bantuan lainnya (other assistance), kemudian disusul oleh bantuan fiskal (fiscal assistance) dan bantuan kredit (fiscal assistance).

"Other assistance itu termasuk social asisstance (bantuan sosial)," katanya, dalam sebuah diskusi virtual, Selasa (1/9/2020).

Sementara itu, 93 persen perusahaan lainnya mengaku tidak menerima bantuan dari pemerintah. Mayoritas perusahaan-perusahaan tersebut mengaku tidak mengetahui keberadaan dari berbagai insentif yang telah disiapkan pemerintah.

"Dari 93 persen perusahaan yang tidak menerima bantuan, mayoritas tidak alasan tidak menerima ini karena mereka tidak tahu mengenai program tersebut," ujar Aufa.

Lebih lanjut Aufa menjabarkan, 53 persen perusahaan yang mengaku tidak mendapatkan bantuan pemerintah, beralasan tidak mengetahui keberadaan program-program insentif.

Kemudian 21 persen lainnya mengaku tidak tahu kenapa harus mengambil program bantuan, 5 persen diantaranya tidak berhak menerima bantuan, 4 persen mengaku tidak membutuhkan, 6 persen lain sudah mengajukan tapi ditolak, dan 4 persen sisanya merasa kesulitan untuk mendaftar.

"Di sini isunya lebih karena enggak sadar," katanya.

Oleh karenanya, Bank Dunia menyarankan kepada pemerintah untuk memperbaiki komunikasi dengan para pelaku usaha nasional agar dapat meningkatkan efektifitas program-program bantuan yang telah disiapkan.

Sementara itu Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia), Rosan Roeslani menyebutkan, kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah mengakibatkan rendahnya angka penyerapan program insentif pemulihan ekonomi nasional (PEN).

"Kebijakan pemerintah yang sudah baik ini harus dilakukan sosialisasi secara masif," katanya. kbc10

Bagikan artikel ini: