Erick bilang vaksin Covid-19 gratis hanya untuk 93 juta orang, ini ketentuannya

Kamis, 3 September 2020 | 14:35 WIB ET

JAKARTA, kabarbianis.com: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut, pemberian bantuan vaksin Covid-19 dari pemerintah akan menggunakan data dari BPJS Kesehatan. Bantuan vaksin tersebut, akan diberikan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan.

Erick tak menampik penyaluran vaksin Covid-19 nantinya menggunakan dua skema, yaitu berbayar dan bantuan dari pemerintah.

"Kita harapkan juga vaksin ini ada sendiri dua tipe macam vaksin. Ada vaksin yang memang bantuan dari pemerintah melalui data BPJS Kesehatan, yang memang ada 93 juta orang yang sangat memerlukan. Sangat memerlukan," ujar Erick dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (2/9/2020).

Mantan Bos Klub Inter Milan kembali menegaskan, penyaluran vaksin covid-19 berbayar hanya untuk mengurangi beban APBN pemerintah. Selain itu tambah Erick, vaksin berbayar ini juga dikhusukan untuk rakyat yang mampu.

"Tapi program yang mandiri juga kita libatkan karena kita tahu banyak juga pihak-pihak yang mampu membeli. Kita tidak mau nanti beban keseluruhan ini jadi beban pemerintah," ucap dia.

Sebelumnya, Erick yang juga Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Tohir, mengatakan pemerintah menyiapkan dua jenis vaksin corona.

Pertama, vaksin covid-19 yang bersifat gratis. Vaksin corona gratis itu untuk masyarakat miskin berdasarkan data BPJS Kesehatan.

Selain vaksin gratis, lanjut Erick, pemerintah juga menyediakan vaksin covid-19 berbayar untuk orang kaya atau mampu secara perekonomian.

"Usulan program vaksin ada dua, vaksin bantuan pemerintah, di mana melalui budget APBN dan data BPJS Kesehatan, nanti ada istilahnya vaksin gratis. Itu diharapkan ada awal tahun depan," kata Erick.

Erick menjelaskan, vaksin Corona untuk orang mampu akan dipungut bayaran, agar mengurangi beban APBN.

"Anggaran terus melebar, pemasukan negara juga rentan, kami mengusulkan bila memungkinan untuk masyarakat bisa membayar vaksin mandiri. Itu untuk yang mampu," ujar Erick.

"Jadi yang terdata di BPJS Kesehatan tapi dengan tingkat daya beli tertentu, harus mandiri. Ini upaya untuk menekan cashflow pemerintah," sambungnya.

Erick mengatakan, vaksin covid-19 yang kini dikembangkan antara perusahaan asal Indonesia dengan sejumlah perusahaan luar negeri, memiliki sistem vaksinasi dua kali. Sistem vaksinasi dua kali itu dilakukan baik untuk yang hasil kerja sama dengan Sinovac maupun PT Kimia Farma - G42 Healthcare Holdings asal Uni Emirat Arab (UEA).

"Baik Sinovac dan G-42 konsep vaksinasinya adalah dua kali. Kapasitas dari UEA ada 220 juta. Tapi komitmen hari ini untuk 2020 adalah 10 juta vaksin. Tahun 2021 ada 50 juta vaksin," kata dia.

"Jadi kalau diakumulasi dari kerja sama UEA maupun China, kita akan mendapatkan 30 juta vaksin di 2020," kata Erick.

Erick mengatakan, dengan konsep dua kali vaksinasi maka otomatis satu orang membutuhkan dua dosis vaksin. Dengan begitu, dari jumlah vaksin yang tersedia 30 juta dibagi menjadi dua, maka total jumlah orang yang divaksinasi tahun ini hanya 15 juta orang. kbc10

Bagikan artikel ini: