Simplifikasi tarif cukai akan menambah beban petani tembakau

Jum'at, 4 September 2020 | 19:13 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Simplifikasi tarif cukai yang akan diterapkan Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dinilai akan menambah beban petani tembakau yang sebagian besar hidup di pedesaan. Hal itu disayangkan mengingat saat ini perekonomian masyarakat petani tembakau di pedesaan semakin terpuruk dengan meluasnya penyebaran pandemi Covid-19.

Melihat kondisi tersebut, Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Budi Arie Setiadi mendukung perjuangan masyarakat petani tembakau yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) untuk menolak pemberlakuan simplifikasi penarikan cukai rokok pada 2021.

"Apabila kebijakan simplifikasi penarikan cukai akan memberatkan petani tembakau, kami mendukung petani tembakau untuk berjuang menolak kebijakan simplifikasi cukai termasuk kenaikan cukai rokok," ujar Budi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, (4/6/2020).

Ketua APTI Nusa Tenggara Barat (NTB) Sahmihudin menyatakan masyarakat petani tembakau menolak beragam upaya simplifikasi cukai. Sebab hal itu bakal mematikan pabrik rokok dengan skala usaha menengah dan kecil di Tanah Air.

Apabila pabrik rokok menengah dan kecil banyak berguguran maka penjualan tembakau yang dihasilkan masyarakat petani tembakau akan menyusut.

Bila demikian, penjualan tembakau dari perkebunan tembakau nasional menyusut sehingga otomatis menyengsarakan kehidupan ekonomi para petani tembakau. "Rencana simplifikasi penarikan cukai rokok itu hanya akan menguntungkan satu perusahaan rokok besar dan akan mematikan perusahaan-perusahaan rokok menengah kecil nasional," tuturnya.

Karena pembayaran cukai perusahaan rokok kecil dipaksa masuk ke golongan yang lebih besar, yang semula perusahaan rokok itu bayar cukai rokok di golongan IV, misalnya, kalau disimplifikasikan menjadi tiga golongan. "Ini bayar cukainya jadi lebih mahal," tambah Sahmihudin.

Jika simplifikasi penarikan cukai dilaksanakan, sebutnya pemerintah juga akan mengalami kerugian. Sebab akan banyak perusahaan rokok kelas menengah dan kecil berguguran sehingga jumlah cukai rokok yang ditarik juga menjadi kecil. Kondisi ini juga menimbulkan praktik monopoli, baik di bidang produksi maupun penjualan rokok.

Pasar ditentukan oleh produsen rokok besar, harga tembakau petani juga dimainkan oleh perusahaan besar tersebut yang pada akhirnya akan merugikan negara.

"Kami berharap pemerintah menolak desakan dari satu perusahaan rokok besar asing yang meminta segera dilaksanakan simplifikasi penarikan cukai. Pemerintah harus melindungi kepentingan petani tembakau, juga industri rokok nasional," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: