Dukung program kendaraan listrik, OJK surati bos-bos perbankan

Senin, 7 September 2020 | 12:11 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBL BB) yang 

dicanangkan  oleh pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan, OJK mendorong perbankan nasional berpartipasi untuk pencapaian program tersebut.

Dalam surat kepada direksi bank umum konvensional 1 September 2020, Heru menjelaskan, bahwa OJK memberikan 4 insentif.

Pertama yakni mendorong penyediaan dana kepada debitur dengan tujuan pembelian KBL BB dan atau pengembangan industri hulu dari KBL BB (industri baterai, industri charging 

station, dan industri komponen).

"Ini dapat dikategorikan sebagai pemenuhan ketentuan penerapan keuangan berkelanjutan," ujarnya, akhir pekan lalu.

Kedua, mendorong penyediaan dana dalam rangka produksi KBL BB beserta infrastrukturnya dapat dikategorikan sebagai program pemerintah yang mendapatkan pengecualian BMPK dalam hal dijamin oleh lembaga keuangan 

penjaminan atau asuransi BUMN dan BUMD. 

Hal ini sejalan dengan POJK  No.32/POJK.03/2018 sebagaimana telah diubah dengan POJK

No.38/POJK.03/2019 tentang batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar (POJK BMPK).

Ketiga, mendorong penilaian kualitas kredit untuk pembelian KBL BB dan atau pengembangan industri hulu dari KBL BB dengan plafon sampai dengan Rp 5 miliar dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga. 

"Hal ini sesuai dengan penerapan POJK No.40/POJK.03/2019 tentang penilaian kualitas aset bank umum," kata Heru.

Keempat, Heru menambahkan, kredit untuk pembelian KBL BB dan atau pengembangan industri hulu dari KBL BB untuk perorangan atau badan usaha UMK dapat dikenakan bobot risiko 75 perse dalam perhitungan aset tertimbang  menurut risiko (ATMR). 

"Penerapan bobot risiko dimaksud sesuai SEOJK No.42/SEOJK.03/2016 sebagaimana telah diubah dengan SEOJK  No.11/SEOJK.03/2018 tentang pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar cukup rendah apabila dibandingkan dengan bobot risiko kepada korporasi tanpa peringkat yaitu sebesar 100 persen," pungkas Heru. kbc10

Bagikan artikel ini: