Kebijakan cukai tembakau, Kementan sodorkan dua instrumen ini

Jum'at, 11 September 2020 | 12:00 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Pertanian (Kementan) mengusulkan agar kebijakan cukai tahun 2021 tidak diikuti dengan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran (HJE). Kalaupun hal itu dilakukan, persentase angka kenaikan lebih moderat mengingat tekanan ekonomi yang hebat akibat Covid-19.

Bagus mengingatkan dampak kenaikan tarif cukai rokok sebesar 23% dan HJE 35% yang berlaku mulai awal tahun 2020 masih terus membayangi petani tembakau. Kenaikan tarif cukai rokok akan membuat permintaan tembakau petani berkurang karena IHT melakukan efisiensi.

Informasi yang diperoleh sejak delapan bulan berjalan tahun 2020 ini, IHT telah menurunkan produksi rokok sebesar 18%. Gilirannya hal inilah dapat berpotensi besar menekan serapan petani. Lemahnya posisi tawar petani , terutama yang tidak melakukan kemitraan dengan IHT terpaksa menjual panen tembakau meski di bawah harga pasar.

"Jadi kami berharap , Kemenkeu tidak menaikkan tarif cukai rokok tahun 2021 karena di situasi pandemi saat ini mengakibatkan situasi perekonomian masyarakat makin tertekan. Banyak pengangguran dan masyarakat kesulitan memperoleh penghasilan," terang Bagus kepada kabarbisnis.com usai webinar Tobacco Series#3, pada Kamis (10/9/2020).

Bagus mengakui kebijakan tarif CHT menjadi kewenangan Kemenkeu sebagai bendahara negara .Bahkan komoditas ini masuk dalam rencana strategis Kemenkeu sebagai bagian reformasi fiskal yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01.2020 tentang Rancangan Strategis Kemenkeu Tahun 2020-2024.

Sementara CHT menjadi sumber utama penerimaan negara karena kontribusinya 95% dari target cukai. Tahun 2021, Kemenkeu menetapkan penerimaan negara dari cukai sebesar Rp 178, 47 triliun yang sebesar 96,8% berasal dari CHT.

Hanya saja, menurut Bagus, Kemenkeu menyatakan membuka diri semua pemangku kepentingan baik dari sektor kesehatan, konsumen, industri, perdagangan dan petani untuk membahas kenaikan besaran CHT. Namun terhadap kebijakan cukai rokok ini, Kementan menyatakan sikap mempertahankan besaran CHT seperti tahun 2020.

Andaipun nanti pada akhirnya pemerintah memutuskan kenaikan HJE tahun 2021, Kementan berharap prosentasenya lebih moderat. Karena itu Kementan menyodorkan usulan agar Kemenkeu turut menaikkan bea masuk (bm) impor tembakau menjadi 20% dari tarif yang berlaku saat ini sebesar 5%.

Menurut Bagus, negara masih memiliki ruang pendapatan negara dari cukai tanpa harus menyalahi ketentuan perdagangan yang dinaungi WTO. "Kalau harga tembakau impor jadi mahal kan industri mengalihkan pembelian tembakau petani. Instrumen ini ingin mengangkat derajat petani. Meski ada jenis tembakau impor khusus seperti Virginia yang dibutuhkan industri sebagai bahan baku untuk diekspor," beber Bagus.

Selain itu, Kementan juga mendorong perubahan proporsi dari persentase alokasi dana bagi hasil (DBH) CHT tembakau bagi stakeholders IHT termasuk petani didalamnya.Selama ini, persentase alokasi dana hasil dari CHT tembakau sebesar 2% diperuntukan pelbagai program yakni 1% untuk program Jaminan Kesehatan Nasional.

Adapun 1% lainnya untuk peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri dan lingkungan sosial serta sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Kementan pernah mengusulkan bagian 1% alokasi lainnya ini, sebesar 50% untuk dialokasikan untuk peningkatan program peningkatan kualitas bahan baku tembakau. "Ini sesuai surat Menteri Pertanian kepada Menkeu bernomor 96/PP 220/M/9/2019 tertanggal 30 September," pungkasnya.

Alokasi DBH CHT setiap tahunnya mengalami trend peningkatan . Untuk tahun 2018, DBH CHT sebesar 2,96 trilun. Di tahun berikutnya, meningkat menjadi Rp 3,17 triliun. Kemudian di tahun 2020, alokasi DBH CHT tahun ini mencapai Rp 3,46 triliun. kbc11

Bagikan artikel ini: