KPPU: Pengadaan barang pemerintah didominasi pelaku usaha besar

Headline

KPPU: Pengadaan barang pemerintah didominasi pelaku usaha besar

Makro Nasional

Minggu, 13 September 2020 | 22:36 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan adanya persaingan tidak imbang antarpelaku usaha dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui katalog elektronik (e-katalog).

Sejumlah aturan dinilai mempersulit partisipasi usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sehingga menimbulkan dominasi pelaku usaha besar.

Direktur Kebijakan Persaingan KPPU Taufik Ahmad syarat yang tertuang dalam Pasal 13 huruf (f) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 11/2018 menyebutkan bahwa dalam hal penyedia katalog elektronik berbentuk badan usaha perorangan, maka penyedia haruslah merupakan prinsipal produsen atau mata rantai terdekat dari produsen.

Desain pasar katalog yang bersifat nasional mnyebabkan pelaku UMKM di daerah, terutama yang bukan distributor level pertama, tidak bisa masuk ke dalam katalog nasional. "Hal ini mengakibatkan munculnya dominasi dan tersingkirnya pelaku UMKM pemasok bukan mata rantai terdekat produsen," kata Taufik dalam video conference di Jakarta, Minggu (13/9/2020).

Taufik pun mengemukakan, terdapat persyaratan yang cukup rumit dan menyedot banyak waktu, terutama bagi UMKM.Keterbatasan sumber daya manusia LKPP pun menimbulkan antrean panjang dalam proses pendaftaran. Karena itu, KPPU pun mengeluarkan sejumlah rekomendasi dan saran bagi LKPP lewat dikirimnya surat pada Maret dan Agustus 2020.

KPPU meminta penyelenggara mendorong peningkatan partisipasi dan keterlibatan UMKM dalam pengadaan barang atau jasa, salah satunya dengan mendorong pemerintah daerah menerbitkan katalog elektronik lokal mengingat katalog elektronik yang ada bersifat nasional.

Selain itu, peninjauan pada Pasal 13 huruf (f) Peraturan LKPP No 11/2018 pun dinilai perlu dilakukan. KPPU menilai aturan ini menjadi penghambat akses bagi pelaku usaha kecil. Komisioner KPPU Guntur Saragih menuturkan hambatan yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku usaha menjadi entry barrier sehingga playing of field-nya berbeda antara yang skala besar dan kecil menengah.

"Kami harap LKPP merespons surat kami. Kita tahu selalu ada jargon untuk berpihak pada UMKM, kita harus perhatikan bagaimana UMKM bisa berpartisipasi," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: