Berseberangan dengan Kemendag, Kementan tegaskan RIPH bawang putih tetap berlaku

Rabu, 16 September 2020 | 19:09 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan tidak pernah membebaskan syarat rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) meskipun Kementerian Perdagangan sempat melakukan relaksasi izin impor produk hortikultura pada Maret 2020 lalu.

Dirjen Hortikultura Prihasto Setyanto menerangkan dalam beleid tersebut, syarat laporan surveyor dan surat persetujuan impor (SPI) ditiadakan sampai 30 Juni 2020 untuk importasi produk hortikultura. Kebijakan ini Aturan ini tersebut sempat menimbulkan anggapan syarat RIPH turut dihapuskan.

Meski demikian, Prihasto menyatakan bahwa RIPH tetap wajib disertakan karena secara khusus diatur dalam pasal 88 Undang-Undang Hortikultura Nomor 13 Tahun 2010. "Impor produk hortikultura wajib memperhatikan aspek keamanan pangan dan ketersediaan dalam negeri. Jika relaksasi perizinan impor mengacu ke UU Perdagangan, kami tetap berdasarkan UU Hortikultura," kata Prihasto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Rabu (16/9/2020).

Prihasto menerangkan saat Kemendag membebaskan sementara izin impor untuk bawang putih dan bawang bombai seperti yang diatur dalam Permendag Nomor 27 Tahun 2020, pihaknya langsung melakukan pertemuan pada 20 Maret dengan berbagai pihak terkait di Kementan untuk membahas relaksasi impor ini.

"Pada rapat tanggal 20 Maret dihasilkan nota dinas, ketentuan impor tetap memerlukan impor sebagai salah satu tujuan agar menjamin yang diimpor bermutu dan aman dikonsumsi sesuai dengan Permentan 39 Tahun 2019 beserta perubahannya dan merupakan amanat dari UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura terutama pasal 88," ujar Prihasto.

Tak hanya sekali, Kementan kembali menggelar rapat koordinasi pada 22 Maret 2020 bersama dengan berbagai pihak termasuk Badan Karantina Pertanian (Barantan). Hasilnya, Kementan tetap memberlakukan RIPH untuk impor bawang putih dan bawang bombai, dan Barantan akan memeriksa ketersediaan dokumen RIPH tersebut di post border.

Jika tidak dilengkapi dengan RIPH, maka barang harus disimpan di gudang pelaku usaha. Pelaku usaha membuat surat pernyataan akan melengkapi dokumen RIPH dan tidak akan mendistribusikannya sampai RIPH terbit.Setelah rapat tersebut dilangsungkan, Dirjen Hortikultura pun menyampaikan hasil rapat berupa nota dinas kepada Menteri Pertanian.

Dalam nota tersebut ada empat poin yang disampaikan, salah satunya menyebut Kementan tetap memberlakukan RIPH untuk impor bawang putih dan bawang bombai. Lebih lanjut, dia pun mengatakan, pada 23 Maret dilakukan rapat dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pada rapat tersebut, Prihasto menjelaskan bahwa Kementan diminta untuk kembali mempertimbangkan syarat RIPH dalam impor bawang putih. Namun dia menegaskan, sesuai dengan surat kepada Mentan, RIPH tetap diperlukan. "Kami tetap posisi (memberlakukan RIPH), ini menyangkut Undang-Undang Hortikultura, SPI menyangkut perdagangan, jadi kita bergerak pada hal yang berbeda," katanya.

Kementan sudah menerbitkan RIPH untuk bawang putih sebanyak 344.000 ton dan bawang bombai sebesar 195.000 ton. "Artinya dengan jumlah tersebut, 344.000 ton itu sudah lebih dari 60% kebutuhan bawang putih nasional, cukup. Sedangkan untuk bawang bombai, 195.000 sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan nasional," terang Prihasto.

Sampai saat ini, dia menjelaskan terdapat 48.785 ton bawang putih milik 33 perusahaan yang masuk tanpa RIPH. Para pelaku usaha yang diketahui tak memenuhi syarat ini pun telah dilaporkan oleh Kementerian ke Satgas Pangan Polri.Meski demikian, dia menyatakan belum menerima laporan lanjutan mengenai penanganan pelanggaran tersebut.

Per 14 September, total RIPH yang telah terbit untuk bawang putih berjumlah 1.077.142 ton. Namun Prihasto mengatakan 299.324 ton rekomendasi impor telah dicabut karena telah habis masa berlakunya.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan, terdapat tangan kuat yang turut mengintervensi implementasi kebijakan relaksasi impor bawang putih yang belum lama ini menimbulkan polemik di tengah keterbatasan pasokan.

Sudin mempertanyakan apakah pengawasan syarat RIPH selama masa relaksasi benar-benar dijalankan Barantan Kementan. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Sudin mengatakan terdapat importir yang bebas memasukkan produk tanpa pengecekan RIPH dan mengedarkannya di pasaran.

"Pak Dirjen, saya ini ingin menyelamatkan Anda. Saya tahu Anda mengikuti aturan, cuma mungkin ada tangan yang lebih kuat sok intervensi. Saya tahu… jadi jujur saja tidak apa. Kita ingin yang akan datang tidak ada lagi tumpang tindih aturan. Hari ini kalau saya mau tangkap penyelundup, sebentar saja," kata Sudin

Terlepas dari polemik importasi ini, Sudin juga menyoroti aturan impor bawang putih memang tak pernah lepas dari masalah. Dia menilai telah menjadi rahasia umum kerap terjadi lobi dan permainan dalam pengajuan RIPH. Hal ini juga tecermin dari volume RIPH tiap tahun yang lebih besar dari SPI yang diterbitkan.

Sebagai informasi, sempat terjadi kelangkaan pasokan bawang putih dan bawang bombai di pasar . Sejumlah pelaku usaha mengeluhkan RIPH yang tak kunjung terbit sehingga importir tak bisa melakukan pengadaan barang. Efeknya, harga bawang putih sempat melejit naik, begitu pun bawang bombai yang menembus Rp 120.000 per kilogramnya.kbc11

Bagikan artikel ini: