Akhir Oktober, 37 perusahaan digital bakal dipungut PPN

Rabu, 23 September 2020 | 11:17 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan akan ada tambahan sembilan perusahaan yang akan memungut pajak pertambahan (PPN) atas barang dan jasa digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia. Adapun hingga akhir Oktober 2020 akan ada 37 perusahaan yang sudah ditunjuk untuk memungut PPN digital.

"Sampai saat ini sudah 28 yang kita tunjuk, Insya Allah ke depan ada sembilan lagi yang kami komunikasi dengan PMSE di luar negeri, harapan kita semakin banyak pmse semakin baik untuk pemungutan PPN ke depan," ujar Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam konferesi pers digital di Jakarta, Selasa (22/9/2020).

Lebih lanjut, Suryo bilang saat ini pihaknya sedang berkomunikasi intensif dengan para perusahaan yang akan ditunjuk tersebut. "Kami harus terus melakukan komunikasi one on one satu persatu dengan PMSE luar negeri sehingga mereka tahu benar hak dan kewajiban mengenai pemungut PPN itu sendiri," ujar dia.

Untuk diketahui, saat ini jumlah total yang ditunjuk sebagai pemungut PPN berjumlah 28 badan usaha.Khusus untuk marketplace yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemungut, maka pemungutan PPN hanya dilakukan atas penjualan barang dan jasa digital oleh penjual luar negeri yang menjual melalui marketplace tersebut.

Terdapat enam perusahaan telah terdaftar sebagai pemungut PPN gelombang pertama, yakni Amazon Web Services Inc, Google Asia Pacific Pte. Ltd, Google Ireland Ltd, Google LLC, Netflix International B.V, dan Spotify AB.Pada gelombang kedua, terdapat 10 perusahaan yang juga ditunjuk sebagai pemungut PPN. Adapun kesepuluh perusahaan itu adalah Facebook Ireland Ltd, Facebook Payments International Ltd, Facebook Technologies International Ltd, Amazon.com Services LLC, Audible, Inc, Alexa Internet, Audible Ltd, Apple Distribution International Ltd, Tiktok Pte. Ltd, dan The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte. Ltd.

Pada gelombang ketiga, terdapat 12 perusahaan, yakni LinkedIn Singapore Pte. Ltd, McAfee Ireland Ltd, Microsoft Ireland Operations Ltd, Mojang AB, Novi Digital Entertainment Pte. Ltd, PCCW Vuclip (Singapore) Pte. Ltd, Skype Communications SARL. Untuk diketahui, syarat perusahaan diminta untuk memungut PPN ialah pelaku usaha e-commerce yang dalam kurun waktu 12 bulan memiliki nilai transaksi penjualan produk digital kepada pembeli di Indonesia melebihi Rp600 juta dalam satu tahun atau Rp 50 juta dalam satu bulan.

Selanjutnya, pelaku usaha memiliki jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 dalam satu tahun atau 1.000 dalam satu bulan juga dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak pertambahan nilai. Dengan kriteria tersebut di atas maka penunjukan pemungut PPN didasarkan semata-mata atas besaran nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia, atau jumlah traffic atau pengakses dari Indonesia tanpa memandang domisili atau yurisdiksi tempat kedudukan pelaku usaha.

Perusahaan yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN nantinya wajib mulai melakukan pemungutan PPN pada bulan berikutnya setelah keputusan penunjukan diterbitkan. Pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara penunjukan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN tertuang pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020.

Pada Pasal 15 peraturan tersebut tertulis untuk pelaporan dilakukan secara kuartal untuk periode tiga masa pajak, paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode kuartal berakhir. Adapun pun isi laporan terdiri dari jumlah pembeli; jumlah pembayaran, tidak termasuk PPN yang dipungut; jumlah PPN yang dipungut; dan jumlah PPN yang telah disetor, untuk setiap masa pajak.

Untuk diketahui, perihal pemungutan PPN oleh subjek pajak luar negeri atas pembelian barang atau jasa dari luar negeri yang dilakukan PMSE tersebut tertuang dalam peraturan menteri keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2020.kbc11

Bagikan artikel ini: