OJK pastikan bakal perpanjang restrukturisasi kredit

Jum'at, 2 Oktober 2020 | 09:42 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan akan memperpanjang masa berlaku restrukturisasi kredit. Program itu sendiri merupakan stimulus yang tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) nomor 11 tahun 2020 untuk menangani dampak virus Corona (Covid-19), yang sebelumnya hanya berlaku sampai 31 Maret 2021.

"Sehingga untuk restrukturisasi kami sepakat bahwa ini memang dalam kondisi seperti ini harus diperpanjang. Nah, perpanjangan ini technically-nya, kalau jatuh tempo sekarang ya diperpanjang lagi. Toh masih ada sampai dengan tahun depan. Dan kalau 6 bulan kan bisa diperpanjang lagi 6 bulan," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam rapat kerja (Raker) virtual dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (1/10/2020).

Menurut Wimboh, perpanjangan masa berlaku restrukturisasi kredit ini bisa langsung diberikan, pasalnya sudah ada payung hukumnya.

"Kita yakini itu akan kita perpanjang. Dan perpanjangan itu simpel, ya karena dalam POJK sebelumnya sudah ada klausul kalau memang diperlukan bisa diperpanjang," jelas Wimboh.

Pihaknya juga akan segera menggelar pertemuan dengan perbankan untuk membahas perpanjangan restrukturisasi kredit tersebut. "Sehingga tak ada masalah dan kami akan segera bertemu dengan perbankan untuk menyampaikan bahasa, bagaimana teknisnya," tuturnya.

Selain itu juga, berbagai bentuk informasi akan segera diberikan ke perbankan agar tak ada masalah komunikasi dalam hal perpanjangan restrukturisasi kredit ini.

"Dan kami juga tadi diingatkan soal kontrak, sehingga kami harus bertemu perbankan segera. Mungkin besok kalau perlu. Ini isu legalitas kontrak apa yang bermasalah? Lantas kita harus berbuat apa? Apakah kita perlu surat kepada seluruh bank? Ya akan kita lakukan supaya tidak terjadi miscommunication," urai dia.

Wimboh juga menjelaskan, per 7 September 2020 realisasi restrukturisasi kredit sudah mencapai Rp 884,46 triliun dari 7,38 juta debitur. Hal ini menunjukkan masih banyak nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya di perbankan, sehingga masih membutuhkan stimulus.

"Yang direstrukturisasi di perbankan saja Rp 880 sekian triliun, luar biasa. Itu adalah gambaran nasabah yang mengalami kesulitan. Belum lagi di lembaga keuangan, pembiayaan, dan pasar modal," tandasnya.

Sebelumnya, Wimboh mengatakan program restrukturisasi kredit ini punya peluang diperpanjang dengan batas waktu maksimal 1 tahun dari masa berlaku sebelumnya. Namun, perpanjangan ini tidak sepenuhnya berlaku untuk para debitur. Jika debitur sudah mampu membayar secara normal tak perlu melakukan perpanjangan.

"Paling lama itu satu tahun, masing-masing nasabah berbeda. Tergantung kondisinya, ada nasabah yang mengatakan wah saya sudah mampu membayar jadi tidak perlu diperpanjang ya boleh saja tapi ruangnya 1 tahun," kata Wimbuh. kbc10

Bagikan artikel ini: