Mulai 28 September, ada subsidi bunga KPR dan kendaraan bermotor

Jum'at, 2 Oktober 2020 | 09:51 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah kembali memberikan stimulus untuk memperkuat daya beli masyarakat. Kali ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan subsidi bunga kepada debitur Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dan kendaraan bermotor.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 138/PMK.05/2020 yang merupakan perubahan PMK 85/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Atau Subsidi Bunga Margin Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Beleid ini mulai berlaku per tanggal 28 September 2020.

PMK 138/2020 mengatur stimulus bagi debitur kredit KPR atau kredit kendaraan bermotor dengan plafon kredit setara atau di bawah Rp 500 juta, diberikan subsidi bunga sebesar 6% selama 3 bulan pertama dan 3% selama 3 bulan berikutnya. Ketentuan ini efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga yang setara.

Untuk debitur yang plafon kreditnya mencapai Rp 500 juta hingga Rp10 miliar diberikan subsidi bunga sebesar 3% selama 3 bulan pertama dan 2% selama 3 bulan berikutnya, efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga yang setara.

Kendati demikian, debitur KPR yang bisa memanfaatkan subsidi bunga atau margin, yakni yang memiliki rumah hingga tipe 70. Sementara, syarat debitur kendaraan bermotor harus dipergunakan untuk kegiatan usaha produktif, seperti ojek atau usaha informal.

Kemenkeu juga mengatur, saat debitur mengajukan stimulus tersebut ke perbankan, perusahaan pembiayaan, atau lembaga penyalur program kredit pemerintah ada sejumlah data yang terlebih dulu musti dicek.

Pertama, merupakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan plafon kredit paling tinggi Rp 10 miliar. Kedua, memiliki baki debet kredit sampai dengan Februari 2020.

Ketiga tidak termasuk dalam daftar hitam nasional untuk kredit di atas Rp 50 juta. Keempat, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau segera mengajukan pendaftaran NPWP.

“Jadi di PMK 138/2020 menambahkan jenis debitur hingga tipe 70 dan debitur kredit kendaraan bermotor yang menggunakan kendaraannya untuk usaha produktif bisa mendapatkan subsidi bunga,” kata Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, Kamis (1/10/2020).

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional Suminto Sastrosuwito mengatakan pada dasarnya tujuan diterbitkannya beleid ini adalah untuk menstimulus UMKM. Sehingga, dengan diberikannnya subsidi bunga dan margin, produktivitas usaha kecil menengah dapat tumbuh.

Suminto bilang, dengan diterbitkannya beleid ini maka usaha mikro yang merupakan debitur di PT Permodalan Nasional Madani (PMN), koperasi, dan sejenisnya tidak perlu menyertai NPWP. “Biar untuk memudahkan administrasinya,” kata Suminto kepada Kontan.co.id, Kamis (1/10).

Adapun stimulus ini masuk dalam dukungan UMKM di program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Secara keseluruhan, sampai dengan 29 September 2020realisasinya mencapai Rp 79,06 triliun atau setara dengan 64,03% dari total anggaran Rp 123,46 triliun.  

Secara rinci realisasi stimulus subsidi bunga sebesar Rp 3,7 triliun. Angka tersebut setara dengan 10,48% dari total pagu senilai Rp 35,28 triliun.

Suminto membeberkan, dari pencapaian tersebut subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 1,64 triliiun dan non-KUR Rp 2,06 triliun. Suminto berharap dengan adanya aturan baru subsidi bunga KPR dan kendaraan bermotor maka dapat meningkatkan penyerapan stimulus subsidi UMKM, khususnya subsidi non-KUR.

Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengapresiasi adanya kemudahan adiministasi untuk mendapatkan subsidi bunga non-KUR. Hanya saja, Taudid khawatir implementasi di lapangan akan tersendat di level perbankan, sehingga UMKM malah tidak bisa mendapatkan manfaat.

“Regulasi seperti ini memang butuh cepat diakselerasi agar bisa segera membantu masyarakat. Tapi, aturan di lembaga penyalur juga harus dipermudah. Jangan sampai karena aturan, malah takut memanfatkan fasilitas,” kata Tauhid.

Alhasil, karena potensi kendala saat pengajuan subsidi bunga, Tauhid menilai anggaran subsidi bunga untuk UMKM tidak akan terserap 100% di akhir tahun ini. Dia berharap secepatnya pemerintah mengalokasikan sebagian besar anggaran ke program lain yang bisa lebih optimal terserap dan menjadi motor penggerak UMKM.

“Bisa dialihkan kebantuan yang sifatnya produktif, perlu lebih fleksibel. Atau misalnya yang non-KUR cicilannya agar lebih diperpanjang dan dimurahkan. Kemudian, baik bagi yang KUR karena situasi saat bisa menekan bunga pinjaman lebih rendah. Supaya makin banyak orang debitur UMKM,” ujar Tauhid. kbc10

Bagikan artikel ini: