Buruh bakal mogok 3 hari, pengusaha ingatkan hal ini

Senin, 5 Oktober 2020 | 08:54 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kalangan pelaku usaha menolak rencana aksi mogok nasional yang akan dilakukan buruh selama tiga hari. Rencananya, aksi tersebut dilakukan pada 6-8 Oktober 2020.

Pengusaha menilai aksi tersebut justru akan berdampak pada penanganan sektor kesehatan dan ekonomi yang saat ini sedang dikerjakan oleh pemerintah.

"Dampaknya akan meluaskan penyebaran Covid-19 secara masif di lingkungan para pekerja dan ini bisa mengakibatkan pemulihan kesehatan dan ekonomi akan mengalami tekanan," ujar Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani, akhir pekan lalu.

Alasan buruh mau mogok nasional adalah sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Menurut Rosan, pihak pengusaha baik Kadin maupun Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sudah melakukan komunikasi dengan para ketua konfederasi serikat buruh.

"Dan sudah saling cari solusi yang terbaik. Ini cara yang terbaik dalam rangka mempertemukan semua pihak, komunikasi yang terbuka," jelasnya.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Anton J Supit menilai mau mogok nasional tidak sah. Dia menjelaskan, mogok adalah hak para buruh jika urusan atau tuntutan yang diajukan kepada perusahaan dalam hal hubungan industrial tidak menemui titik temu.

"UU mengatakan mogok itu hak buruh apabila perundingan gagal, kalau ada tuntutan dan perundingan itu gagal, kalau difasilitasi pemerintah juga gagal, memakai hak dan senjata pemungkas adalah mogok," kata Anton.

Dia pun mempertanyakan mengenai pasal ketenagakerjaan yang mana yang selama ini dianggap merugikan para buruh. Menurut Anton, aturan soal pesangon yang ada di RUU Omnibus Law Cipta kerja merupakan win-win solution buat pengusaha maupun buruh.

Namun demikian, Anton menilai rencana aksi mogok nasional yang akan dilakukan para buruh sudah di luar domain mengenai hak demo yang diatur dalam UU. Pasalnya, pembahasan UU merupakan urusan pemerintah.

"Kalau kita bicara UU itu sudah di luar domain bipartit. Karena masalah UU yang lagi dibikin, artinya kelihatan mogok ini mengada-ada, karena tanpa dasar," jelasnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap para buruh tidak melaksanakan aksi mogok yang rencananya berlangsung pada 6-8 Oktober 2020. Anton bilang, pengusaha juga memiliki hak terhadap para pegawainya yang melaksanakan kegiatan yang melanggar perjanjian kerja.

Sementara pemerintah meminta buruh seluruh Indonesia juga melihat secara jernih permintaan pengusaha atau pemberi kerja dalam penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Hal itu menyusul adanya rencana aksi mogok nasional yang direncanakan buruh pada 6-8 Oktober.

Anggota Tim Asistensi Menko Perekonomian Raden Pardede mengatakan, pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja melibatkan semua stakeholder, termasuk buruh.

"Kalau tidak salah sudah melalui pertemuan tripartit. Dunia usaha dan serikat pekerja sudah bertemu dan ada beberapa kesepakatan," kata Raden saat dihubungi detikcom.

Dia mengakui dalam pertemuan tersebut tidak semua usulan tidak disepakati begitu saja. Namun, dirinya mengatakan ada baiknya kedua belah pihak baik pengusaha maupun buruh memandang secara adil.

"Coba juga didengar tuntutan dunia usaha yang sudah sangat berat juga dalam situasi sekarang ini. Harus dilihat dari dua sisi. Kami khawatir jika akhirnya dunia usaha nya membangkrutkan diri. Tentu kita semua akan lebih susah," ujarnya.

Dia pun menilai, aksi mogok nasional yang melibatkan ribuan buruh ini tidak pas. Sebab, pelaksanaan tersebut masih berada di tengah pandemi Corona. Jika tetap dilaksanakan, maka hal tersebut berpotensi hanya menambah jumlah kasus terinfeksi virus yang belum ada vaksinnya.

Padahal, dikatakan Raden, pemerintah saat ini tengah berjuang menghentikan penyebaran kasus Corona di tanah air, serta memulihkan ekonomi. kbc10

Bagikan artikel ini: