UU Cipta Kerja dinilai ancam keberlangsungan petani kecil

Jum'at, 9 Oktober 2020 | 19:52 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Serikat Petani Indonesia (SPI) menilai pengesahan UU Cipta Kerja mengabaikan, bahkan mengancam petani kecil sebagai aktor utama pembangunan pertanian di Indonesia.

Ketua Umum SPI Henry Saragih menjelaskan, bentuk ancaman tersebut terlihat dari penghapusan beberapa ketentuan yang selama ini mengutamakan petani sebagai produsen utama pangan di Indonesia. Salah satunya, soal proteksi terhadap impor pangan yang merugikan petani.

"Beleid ini menghapus beberapa ketentuan dalam undang-undang yang sudah lebih dulu ada dan berpihak kepada petani kecil,” ujar Henry di Jakarta, Jumat (9/10/2020).

Beleid jelas menekan petani gurem alias skala kecil dengan rata-rata luas usaha tani kurang dari 0,5 hektar dan petani yang tidak memiliki lahan atau petani penggarap.Henry memaparkan, beberapa pasal dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 19/2013 dengan kehadiran UU Cipta Kerja. Yakni, pasal 15 ayat (2) dalam UU Perlindungan Petani. Penyesuaian kebijakan ini menyebabkan ketiadaan ketentuan yang mewajibkan pengutamaan produksi pertanian dalam negeri.

Lalu, pasal 30 UU Perlindungan Petani diubah sehingga tidak ada ketentuan yang melarang impor komoditas pertanian pada saat ketersediaan pangan dalam negeri sudah mencukupi.Pasal 101 UU Perlindungan Petani dihapus sehingga tidak ada sanksi bagi orang atau pihak yang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan pangan dalam negeri sudah mencukupi.

Beberapa pasal dalam UU 18/2012 tentang Pangan juga mengalami perubahan yang membuat nasib petani terancam. Pasal 1 angka 7 dalam UU Pangan diubah sehingga frasa “impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan” dihapuskan. Diganti menjadi “impor pangan” saja.

Pasal 14 ayat (1) ditambahkan frasa “impor pangan” dalam UU Cipta Kerja, sehingga sumber penyediaan pangan dapat berasal dari impor pangan.“Hal ini berimplikasi pada ayat (2) di pasal yang sama. Ketentuan impor pangan yang sebelumnya diperbolehkan hanya apabila sumber penyediaan pangan berupa produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional memenuhi, dihapuskan,” lanjut Henry.

Pasal 15 ayat (1) dalam UU Pangan juga diubah. UU Cipta Kerja menghapuskan frasa “mengutamakan produksi pangan dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan”.Kalimat “yang tidak berdampak negatif” dalam pasal 39, yang berbunyi “pemerintah menetapkan kebijakan dan peraturan Impor Pangan yang tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi, kesejahteraan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil” diubah dalam UU Cipta Kerja.

Menjadi, “Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan dan peraturan Impor Pangan dalam rangka keberlanjutan usaha tani, Peningkatan kesejahteraan petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil”.

Beleid berikut yang diubah adalah UU 13/2020 tentang Hortikultura. Henry menjabarkan, pasal 63 UU Hortikultura dihapus dalam UU Cipta Kerja, sehingga tidak lagi diatur pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari wilayah negara Republik Indonesia wajib mendapatkan izin."Hal ini bisa ditafsirkan benih komersial dari luar bebas masuk dan beredar di wilayah Republik Indonesia," ujarnya.

 

Pasal 92 UU Hortikultura diubah dengan memasukkan frasa “asal impor” dalam pasal tersebut. Akibatnya ketentuan yang mengikat penyelenggara pasar dan tempat lain untuk mengutamakan penjualan produk hortikultura lokal tidak berlaku lagi.

Pihaknya mengkhawatirkan ketentuan ini akan membuat penindasan nasib petani dengan tanaman hortikultura di Indonesia."Mengingat data Nilai Tukar Petani atau NTP Indonesia sepanjang 2020 menunjukkan NTP subsektor hortikultura terus menurun," katanya.

BPS mencatat NTP subsektor hortikultura terus menurun sebesar 7,4% atau sekitar 7,79 poin sepanjang Januari - September dari kisaran 105,17 poin menjadi hanya 97,38 poin.Penyederhanaan Pasal 100 UU Hortikultura berpotensi menabrak Putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 2140/20/PUU/2014 tentang Uji Materi UU 13/2010 Hortikultura.

Putusan tersebut menyebutkan besarnya penanaman modal asing dibatasi paling banyak 30%. Namun, UU Cipta Kerja tidak mencantumkan lagi pembatasan terkait modal asing yang diperbolehkan dan baru akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Henry menegaskan SPI akan selalu berada di garda terdepan manakala ada terdapat kebijakan yang semakin memiskinkan, menyengsarakan, menghilangkan keberlangsungan petani kecil."Petani tolak UU Cipta Kerja," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: