Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional baru terserap 48 persen

Senin, 12 Oktober 2020 | 22:51 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 12 Oktober ini baru mencapai 48%. Realisasi tersebut setara dengan Rp 331,94 triliun dari total pagu Rp 695,2 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian ) Airlangga Hartarto mengatakan realisasi ini mengalami peningkatan menjadi Rp 315 triliun di September dan naik lagi Rp 16,46 triliun hingga 7 Oktober. "Klaster kesehatan terhadap pagu realisasinya sudah Rp25 triliun atau 28,5% dari pagu Rp 87,55 triliun," kata Airlangga dalam keterangan pers secara virtual, Senin (12/10/2020).

Sementara itu, realisasi perlindungan sosial telah mencapai 78% dari pagu Rp 203,9 triliun, realisasi anggaran sektoral atau pemda mencapai 26% dari pagu Rp 106,11 triliun, realisasi anggaran dukungan UMKM mencapai 73% dari pagu Rp 123,47 triliun, dan dukungan dunia usaha mencapai 23% dari pagu Rp 120,6 triliun.

Dia melanjutkan, melihat realisasi tersebut, beberapa kementerian/lembaga (K/L) masih perlu didorong kembali untuk merealisasikan anggaran tersebut. Dalam catatannya, beberapa K/L besar masih menyerap anggaran kurang dari 50%, sementara beberapa K/L telah menyerap anggaran di atas 65%. "Kami perkirakan realisasi program PEN ini akan mencapai 99% sampai akhir tahun," ujarnya.

Sementara untuk realisasi program penempatan dana pemerintah di himpunan bank negara (Himbara) telah mencapai Rp 144,6 triliun. Airlangga menuturkan, pemerintah akan menambahkan penempatan dana fase kedua sebesar Rp 17,5 triliun.

"Sehingga total penempatannya menjadi Rp 47,5 triliun. Diharapkan leveragenya tiga kali menjadi Rp 150 triliun. Kami berharap ini bisa mengungkit sektor perekonomian non-APBN," tuturnya.

Untuk penempatan dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD) tercatat telah disalurkan Rp 9,89 triliun dari penempatan dana senilai Rp 11,5 triliun. Pemerintah juga berencana menambahan penempatan dana pada dua BPD lain, yaitu BPD Sulselbar sejumlah Rp 1 triliun dan BPD Kalbar Rp 500 miliar.

"Sektor properti memimpin penguatan dengan kenaikan 1,46% ke level 301,16 bulan lalu. Jangan sampai kontribusi pengusaha sektor properti nasional sia-sia karena kurang maksimalnya perlindungan, baik kepada pelaku usaha maupun konsumennya. Sayang sekali jika capaian tersebut tidak didukung dengan aturan yang dapat menjaga progress pemulihan ekonomi nasional," tambahnya.

Menurutnya, urgensi dari pentingnya RUU Kepailitan dan PKPU untuk terus diakselerasi oleh pemerintah dan DPR. Dengan begitu, Ajib berharap bahwa kedepannya industri properti, pihak pengembang, maupun konsumennya dapat terjaga dan terlindungi dari ulah para oknum dan permasalahan lainnya.

"Adanya payung hukum yang kuat dan dapat melindungi berbagai pihak, dari pengusaha, pemodal, dan pembelinya, tentu dapat menghadirkan iklim ekonomi yang ideal di setiap industri. Pemulihan ekonomi bangsa pun menjadi sebuah keniscayaan. Seperti bambu, untuk dapat menunjang pertumbuhan yang pesat, diperlukan akar atau fondasi yang kuat," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: