Omnibus Law berisiko besar langgengkan impor dan konversi lahan pertanian

Minggu, 18 Oktober 2020 | 17:58 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law dikhawatirkan akan melanggengkan impor pangan. Bukan hanya itu, konversi lahan pertanian berpotensi kian melaju. Pasalnya kebutuhan tanah lahan pertanian irigasi dilegalkan beralih fungsi atas dalil nama  investasi.

Guru Besar IPB University  Prof Dwi Andreas  Santosa mengingatkan penerbitan RUU Ciptaker menandakan pertanian Indonesia diintegrasikan dengan sistem pangan dunia. Artinya impor produk pangan ke Indonesia berpotensi akan semakin meningkat.

Artinya , ketika impor pangan sudah diintegrasikan dengan komoditas produk pangan petani maka pemerintah sama halnya sudah menyetarakannya. Padahal dalam UU Tahun 18 tahun 2012 tentang Pangan, impor hanya dapat dilakukan untuk mengisi kekurangan kebutuhan atau pilihan terakhir apabila produksi dari tidak mencukupi.

Namun,pemahaman ketersediaan pangan itu dalam Omnibus Law berubah.Hal ini tertuang sesuai Pasal 14 ayat (1) menyebutkan suber penyediaan pangan diprioritaskan dari produksi pangan dalam negeri ,cadangan pangan nasional dan impor pangan. "Artinya ketiga pemasukan sumber pangan ini disetarakan," tandas Dwi Andreas dalam webinar di Jakarta, kemarin.

Apabila pemahamannya seperti diatas, Dwi  Andreas mengingatkan berarti sama halnya pemerintah melegalkan liberalisasi impor atas komoditas pertanian. Cerita kelam itu pernah dilakukan pemerintah setelah menandatangani MoU dengan Dana Moneter Internasional IMF.  Matinya petani bawang putih di akhir 1990 an karena pembukaan impor dari China yang biaya produksi hanya sepertiga dari produksi petani lokal.

"Kita hampir swasembada kedelai tapi tahun 2000 komoditasnya diliberalisasi . Bahkan importirnya memperoleh fasilitas GSM 25 dari pemerintah Amerika," ujar Dwi Andreas.

Dwi Andreas membuat riset harga kedelai impor yang sampai di Pelabuhan Tanjung Priok  itu setara dari 50 % harga biaya produksi petani kedelai lokal. Akhirnya pun dapat ditebak, banyak petani kedelai enggan menanam kedelai. "Kini sekitar 70% -80% kebutuhan kedelai nasional disuplai dari impor," tukas Dwi Andreas.

Dia juga mengingatkan komoditas gula akan bernasib sama dengan dua komoditas kedelai dan bawang putih sekitar lima tahun lagi. "Melalui Omnibus Law impor pangan akan semakin deras yang konsekuensinya juga menekan harga produktik pertanian lokal. Bisa padi dan hortikultura," tegasnya.

Di kesempatan sama anggota kerja Dewan Ketahanan Pangan Khudori menerangkan pengesahan RUU  Ciptaker telah memasuki wilayah sakral kedaulatan pangan nasional yakni terkait  lahan pertanian. Khudori menjelaskan poin-poin sakral terkait pertanian yang hilang pada RUU Cipta Kerja yakni UU 22 tahun 22 tahun 2019 tentang  Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan UU No 41 tahun 2008 tentang Perlindungan Pertanian Berkelanjutan.

Menurut Khudori, konversi lahan pertanahan dapat saja dilakukan namun dengan persyaratan yang sangat ketat. Regulasi ini mengenakan sanksi yang cukup berat bagi yang melanggar bagi pelaku yang mengalihkan fungsi ke lahan non pertanian.

"Sementara melalui UU Ciptaker  bahwa proyek strategis nasional (PSN) disejajarkan sebagai kepetingan umum. Padahal , sebelumnya PSN tidak disebutkan dalam dua regulasi tadi. Jadi eksistensi lahan pertanian sangat terancam," terangnya.

Bukan berhenti disitu saja, UU Ciptaker juga membolehkan lahan pertanian beririgasi teknis beralih fungsi. Padahal apabila lahan konversi lahan peranian dengan data luas lahan baku pertanian 2019 sebesar 7,4 juta hektare (ha) atau berkurang 900.000 ha sepanjang tujuh tahun berjalan. "Bukan hanya ancaman impor pangan. UU Ciptaker juga akan menyebabkan konservasi lahan pertanian semakin deras," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: