Pajak mobil 0% ditolak Sri Mulyani, ini kata Gaikindo

Selasa, 20 Oktober 2020 | 10:46 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) mengaku tak mengusulkan pembebasan pajak alias pajak 0% untuk pembelian mobil baru yang ditolak oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi mengatakan, yang diusulkan pihaknya adalah relaksasi atau keringanan pembayaran Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 50%.

"Jadi usulan kita adalah relaksasi untuk bukan semua pajak, hanya salah satu pajak yaitu yang PPnBM, ya 50% saja," kata dia seperti dikutip, Senin (19/10/2020).

Dirinya pun tak tahu menahu soal usulan pajak 0%. Yang jelas pihaknya mengajukan keringanan PPnBM melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

"Saya nggak ngerti, saya nggak pernah mengusulkan ke Kementerian Keuangan. Saya bicaranya dengan Kementerian Perindustrian, jadi kami berdiskusi dengan Kementerian Perindustrian. Makanya kan semua orang teriak-teriak yang wartawan tulis 0% saya juga nggak ngerti," paparnya.

Nangoi menegaskan pihaknya tidak meminta bantuan pemerintah yang macam-macam. Pelaku industri otomotif hanya ingin mendapatkan keringanan pembayaran pajak.

"Kita kan nggak minta support dalam arti kita minta tolong dikasih duit, nggak, yang kita minta itu adalah kontribusi kami ini sementara tolong dikasih relaksasi sehingga kami boleh membayar pajak cuma 50%," tambahnya.

Sekadar diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan tidak akan membebaskan pajak mobil baru. Menurutnya, dalam waktu dekat tidak ada rencana dan pembahasan mengenai hal tersebut.

"Kita tidak mempertimbangkan saat ini untuk memberikan pajak mobil baru sebesar 0% seperti yang disampaikan oleh industri dan Kementerian Perindustrian," katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Oktober 2020 yang disiarkan lewat Youtube Kementerian Keuangan, Senin (19/10/2020).

Menurutnya, sudah banyak insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada semua sektor, termasuk industri yang sangat tertekan akibat pandemi Covid-19. Meski begitu, pihaknya akan terus mengevaluasi keseluruhan insentif yang telah diberikan ke berbagai sektor agar tetap menimbulkan keadilan. kbc10

Bagikan artikel ini: