Jangan bangga ya! RI hanya jadi pasar mamin halal terbesar dunia

Selasa, 20 Oktober 2020 | 20:13 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Selain Pakistan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi penduduk terbanyak di dunia. Sayangya, Indonesia baru berpuas diri menjadi konsumen pasar mamin halal terbesar di dunia.

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memaparkan pada 2018 Indonesia telah membelanjakan US$214 miliar khusus untuk produk makanan dan minuman halal. "Dan merupakan konsumen terbesar dibandingkan dengan negara-negara mayoritas muslim lainnya," kata Ma’ruf  dalam Peluncuran Program Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Produk Halal bagi UMKM, Jakarta, Selasa (20/10/2020).

Sedikit berbeda, berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report 2019/2020, Indonesia membelanjakan US$173 miliar. Setara dengan 12,62% dari total belanja makanan dan minuman halal global pada 2018 sebesar US$1,37 triliun.Dengan angka tersebut, Indonesia menempatkan diri pada urutan puncak.

Di tempat kedua ada Turki dengan belanja US$135 miliar dan Pakistan di urutan ketiga dengan belanja US$119 miliar.Namun, Indonesia tidak tercatat sebagai eksportir produk halal besar dunia. Brazil menjadi eksportir utama, khususnya untuk produk daging dan hewan. Total ekspor Brazil mencapai US$5,5 miliar. Disusul Australia US$2,4 miliar dan Sudan US$621 juta.

Untuk itu, Ma'ruf mengatakan, visi pengembangan industri halal Indonesia adalah selain untuk mengisi kebutuhan domestik yang sangat besar, juga untuk memperluas peran dalam perdagangan produk halal global. Pasar global, lanjut Maruf saat ini menjadi potensi yang sangat besar. Pada tahun 2017 saja, produk pasar halal dunia mencapai US$2,1 triliun dan akan berkembang terus menjadi US$3 triliun pada 2023 nanti. Karena itu, Indonesia diminta untuk memanfaatkan potensi pasar tersebut.

Menilik State of the Global Islamic Economy Report 2019/2020, total belanja makanan dan minuman halal global di 2018 tumbuh 5,1% dibandingkan 2017. Dan diproyeksi akan tumbuh 6,3% tiap tahun, mencapai US$2 triliun pada 2024. "Kita harus dapat memanfaatkan potensi pasar halal dunia ini dengan meningkatkan ekspor kita yang saat ini baru berkisar 3,8% dari total pasar halal dunia," ujar dia.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki menambahkan, dengan laju pertumbuhan industri halal dunia 5,2% per tahun. Ia menyebut, Indonesia telah menempati peringkat strategis dalam industri halal dunia. Dia menyebutkan saat ini Indonesia berada pada peringkat 4 untuk industri pariwisata halal, peringkat 3 untuk fesyen muslim, dan peringkat 5 untuk keuangan syariah.

Meski demikian, Teten bilang tren baik tersebut tidak diikuti dengan industri makanan dan minuman halal. "Namun, untuk produk makanan halal, Indonesia belum masuk ke sepuluh besar," ujar Teten.

Dorong UMKM

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, saat ini peningkatan produk makanan dan minuman halal di Indonesia masih didominasi produk impor. Untuk itu, dia meminta agar produk usaha mikro kecil menengah atau UMKM, masuk ke pasar global Untuk mendukung UMKM, Airlangga mengatakan, langkah pemerintah tercermin pada kebijakan pada Undang-Undang Cipta Kerja.

Menurut dia pelaku usaha UMKM akan mendapatkan berbagai macam manfaat. Seperti kemudahan berusaha, prioritas pengadaan produk dan jasa pemerintah, dan sebagainya. "UU Cipta Kerja arahan Pak Jokowi berisi kemudahan penetapan kehalalan produk oleh MUI di provinsi dan di Aceh dalam sidang fatwa halal. Perluasan pemeriksaan halal oleh ormas, perguruan tinggi, atau di bawah yayasan keagamaan. Sektor swasta bisa mendorong UMKM berkembang baik," kata dia.

Teten menimpali UU Cipta Kerja akan membantu UMKM untuk mengakses permodalan.Hal itu dipercaya akan membuat UMKM memiliki kecukupan modal dan mampu mengakses sertifikasi halal.Mengutip data State of The Global Islamic Economy Report 2019/2020, tantangan sertifikasi halal bagi UMKM saat ini adalah biaya untuk mengaksesnya.“Tapi alhamdulillah, melalui UU Cipta Kerja, sertifikasi halal bagi UMK tanpa biaya atau gratis,” kata Teten.

Dari catatan Kementerian Koperasi dan UKM, selama 2014-2019, dalam memfasilitasi produk halal terhadap UMKM menunjukkan hasil yang memuaskan. Survei menunjukkan ketika mendapatkan sertifikasi halal, omzet usaha naik rata-rata sebesar 8,53%. ”Jadi, ini direspons oleh publik dan memang sertifikasi halal ini dibutuhkan,” ujar Teten.

Menurunya tidak hanya fasilitasi sertifikasi halal. Pendampingan juga penting dilakukan, baik dalam bentuk memberikan edukasi manajemen produk halal maupun pendaftarannya.Seperti diketahui, Indonesia memiliki payung hukum untuk jaminan produk halal. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Menteri Agama Fachrul Razi menuturkan sebagai dukungan terhadap pelaku usaha dalam memproduksi barang halal, pihaknya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH telah mengalokasikan anggaran 2020 berupa fasilitasi sertifikasi halal untuk 3283 pelaku usaha mikro dan Kecil.

Dia bilang, hal itu dilakukan karenanya penting bagi pelaku usaha memahami jaminan produk halal sekaligus memastikan produk yang dijual dan diperdagangkan di masyarakat telah memenuhi aspek kehalalan. “Fasilitas ini dimaksudkan untuk membantu pembiayaan bagi UMK dalam pengurusan sertifikat halal dan mulai merealisasikan kebijakan pemerintah yang tidak mengenakan biaya sertifikasi halal bagi pengusaha mikro dan Kecil,” pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: