Dewan Pers: AMSI ikut bangun ekosistem media lokal ke nasional

Sabtu, 24 Oktober 2020 | 23:36 WIB ET
Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers, Agus Sudibyo.
Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers, Agus Sudibyo.

BATU, kabarbisnis.com: Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers, Agus Sudibyo mengungkapkan tren jika media massa profesional tidak bisa digantikan oleh media baru. Namun dia menyingkap potensi local content yang cukup besar.

"Media yang survive adalah media yang semakin locality dan proximity. Basisnya adalah komunitas, distrik," terang Agus dalam webinar yang menjadi rangkaian pembukaan Konferensi Wilayah II Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jawa Timur, di Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu (24/10/2020).

Di mana secara regular, lanjutnya, media lokal rutin menyajikan liputan publik dan mampu menargetkan khalayak yang jelas dan spesifik. Namun permasalahannya, media lokal mau tidak mau harus masuk dalam ekosistem global yang monopolistik.

Oleh karena itu perlu dukungan politik. Antara lain aturan main yang berpihak pada media lokal (nasional), kebijaksanaan pemerintah pusat maupun daerah untuk memprioritaskan kerjasama dengan media nasional atau lokal yang profesional daripada platform media global serta mempertimbangkan media massa lokal.

"Mari kita kembali mempertimbangkan keberadaan media lokal. AMSI salah satunya bertujuan membangun ekosistem media lokal kepada media nasional," tambahnya.

Selain itu, konten lokal menjadi salah satu invasi dan harapan banyak publik agar lebih dekat lebih peduli membangun daerah bersama-sama.

Selamatkan masa depan peradaban

Di bagian lain, Agus juga menyebut jika saat ini muncul momentum perusahaan-perusahaan global kembali menoleh ke media massa profesional, setelah sebelumnya lebih sering memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk.

Korporasi-korporasi raksasa di Amerika mendukung kampanye Stop Hate for Profit. Gerakan ini sebenarnya diawali oleh lembaga swadaya masyarakat, namun belakangan justru korporasi-korporasi yang aktif bergerak.

"Para pemegang brand seperti Unilever, Starbuck, General Motor dan lain-lain sadar bahwa social media memberikan efektivitas dan skala pembaca yang luar biasa besar, tapi media sosial tidak bisa menangani persoalan hoaks dan ujaran kebencian," kata Agus Sudibyo.

Agus mencontohkan, Twitter uang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap cuitan rasialis, diskriminatif, dan mengandung ujaran kebencian dari Presiden Donald Trump.

"Maksimal yang bisa dilakukan Twitter adalah memberikan label bahwa cuitan Trump itu tak layak dikonsumsi. tapi tidak bisa otomatis men-takedown cuitan-cuitan itu. Jadi social media termakan janjinya sendiri bahwa mereka akan melindungi kebebasan berpendapat setiap penggunanya," katanya.

Pemegang merek-merek besar melihat ini sebagai sebuah masalah. "Mereka tidak mau iklannya diasosiasikan dengan konten-konten yang mengandung rasialisme dan semacamnya. Google dikritik keras para pemegang brand karena Youtube tak bisa memastikan konten-konten rasialis segera di-takedown. Alih-alih konten rasialis nempel di iklan-iklan komersial yang dipasang Pepsi Cola, Walmart, dan lain-lain," kata Agus.

Dikatakannya, algoritma Youtube sangat cerdas dalam mengidentifikasi atau meregrouping penggunanya. Tapi tidak sensitif terhadap dampak algoritma tersebut terhadap imej branding.

Akhirnya muncul kesadaran bahwa media sosial bisa membahayakan citra sebuah produk.

"Di Eropa ada kesadaran baru pemegang brand, bahwa mereka harus berinvestasi di media massa yang relatif bisa dijaga keamanan kontennya, karena ada proses gate keeping, editing, sesuatu yang tidak terjadi di social media," kata Agus.

Ditambahkannya, berinvestasi di media massa profesional adalah berinvestasi untuk menyelamatkan masa depan yang baik, karena kalau terjadi disrupsi total dan media massa mengalami kemunduran, dan media sosial yang dominan di ruang publik, maka yang disebut sebagai hoaks, hate news, ujaran kebencian yang memecah belah itu yang lebih dominan dan lebih banyak mempengaruhi demokrasi kita.

"Itu sesuatu berbahaya bukan hanya terhadap media massa, tapi ruang publik, demokrasi, dan peradaban kita," kata Agus. kbc7

Bagikan artikel ini: