Butuh Perda lindungi hewan peliharaan ini dari jagal ilegal

Minggu, 8 November 2020 | 23:01 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Dibutuhkan keberadaan Peraturan Daerah (Perda) yang menaungi perlindungan hewan anjing.Pasalnya, hewan peliharaan ini sudah puluhan tahun silam menjadi suguhan kuliner ekstrem di sejumlah daerah Tanah Air.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Syamsul Maarif mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) membuat Perda yang dapat mengintervensi anjing sebagai korban praktik perdagangan ilegal.Bahkan perdagangan hewan dan pemotongan anjing ini jauh menyimpang dari aspek kesejahteraan hewan.

Praktik rumah jagal ilegal ini marak terjadi di Kotamadya Solo, Jawa Tengah (Jateng) dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Utara dan Sulawesi Utara. Karena itu, keterlibatan Pemda dinilai strategis karena dapat mengedepankan aspek budaya dan agama. Syamsul menegaskan, pemda Bali dapat menjadi contoh. Sejak tiga tahun terakhir, pemda ini aktif menertibkan puluan lapak/kios yang menjajakan menu daging anjing.

Pasalnya, memakan daging anjing bukan merupakan budaya masyarakat Bali. "Memang satu-dua lapak,kita akui masih ada karena dorongan ekonomi," ujar Syamsul dalam webinar Pengawasan Lalu Lintas Perdagangan Anjing Jawa-Sumatera yang di selenggarakan Forwatan di Jakarta, Minggu (8/11/2020).

Intervensi serupa juga dilakukan dan Pemda Jambi dan Pemkab Karang Anyar, Jateng. Menurut Syamsul, setidaknya sudah ada tujuh Pemda melakukan langkah tegas melindungi habitat hewan anjing dari korban bisnis rumah jagal ilegal.

Meski begitu Syamsul mengakui justru Pemda Solo yang selama ini merupakan hot spot bagi penjaja kuliner eskrem ini belum bersedia membuat regulasi serupa. Kendati, Gubernur Jawa Tengah Ganjar justru mendukung penertiban kios dan restauran yang menjajakan daging anjing sebagai menu kuliner.

Merujuk data Koalisi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) pada Januari 2019, terdapat 82 warung yang berada di Solo. Dalam sebulan, ada 13.700 ekor anjing yang dikonsumsi atau hampir 500 ekor per hari.

Padahal, Syamsul menegaskan hewan anjing bukanlah digolongkan sebagai produk pangan yang dagingnya bebas dikonsumsi seperti halnya ayam, kambing dan sapi seperti didefinisikan UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan.Hal sama diatur lebih lanjut Peraturan Pemerintah No 95/2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

"Berdasarkan UU No 41/2014 terjadi pelanggaran Pasal 91B dan Pasal 302 KUHP mengenai proses pemotongan anjing dengan cara menyakitkan dan dianiaya. Bagi pelaku bisa dipidana 1-6 bulan denda Rp 1-5 Juta," ujarnya.

Syamsul mengatakan, adanya mitos dimasyarakat mengenai manfaat kesehatan memacu tingkat konsumsi daging anjing. Namun ia mengingatkan, mengonsumsi daging anjing berisiko membawa penyakit Rabies, E. coli, Salmonella spp, Kolera dan Trichinellosis.

Syamsul mengakui, pihaknya lebih mengedepankan edukasi dan pendekatan sosial yang persuasif guna menekan praktik bisnis dari rumah jagal ilegal ini. "Mereka (oknum pedagang red) tau ada hukum yang melarang. Tapi ini kan sudah menyangkut prilaku manusia. Jadi tidak mudah mengubahnya," terangnya.

Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Badan Karantina Kementerian Pertanian (Barantan Kementan) Agus Sunanto mengakui praktik perdagangan hewan anjing untuk dikonsumsi ini menjadi sorotan negatif dunia. Hal ini memberikan persepsi negatif bagi pariwisata nasional. Agus pun tidak menampik perdagangan anjing menjadi bisnis yang menggiurkan, karena tingginya kebutuhan.

Namun, hewan anjing tersebut diperuntukkan untuk menggusir babi yang kerap merusak produk pertanian.Data Barantan lalu lintas anjing dari Jawa ke Pulau Sumatera mencapai 2.000 ekor perbulan. "Tugas Karantina disini adalah mencegah lalu lintas perdagangan hewan dari daerah wabah rabies ke wilayah bebas rabies. Jadi tidak ada larangan perdagangan anjing sepanjang dari daerah bebas rabies," ujarnya.

Kapasitas Barantan, sebut Agus sebatas melengkapi sertifikat kesehatan hewan dari tempat pengeluaran, status dan situasi daerah asal yakni bebas rabies, memenuhi persyaratan teknis karantina, pemeriksaan dokumen dan pemantauan. "Dari sisi karantina, jika perdagangan hewan tidak memenuhi persyaratan, tindakan kita menolak atau memusnahkan," tegasnya.

Koalisi Sipil dari Jakarta Animal id Network (JAAN), Mery Wain Ferdinandez menenggarai anjing yang tidak lolos seleksi untuk dibawa ke Sumatera sebagai hewan pemburu babi inilah yang diselundupkan ke Solo dan DIY. Karena itu dia mendesak pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang melanggar dalam perdagangan anjing.

Pasalnya, dari hasil investigasi banyak terjadi perdagangan ilegal anjing, khususnya untuk konsumsi. Mery yang juga berprofesi sebagai dokter hewan ini mengingatkan anjing-anjing tersebut berasal dari Jawa Barat yang notabene belum bebas rabies. Menurutnya baru delapan provinsi yang dikategorikan bebas rabies. Peredaran anjing ilegal ini dikhawatirkan akan memperluas wilayah wabah rabies.kbc11

Bagikan artikel ini: