Potensi besar, Kadin dorong pertumbuhan industri perfilman Jatim

Senin, 9 November 2020 | 21:11 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Industri perfilman tanah air sejauh ini terkesan stagnan dan tidak berkembang. Padahal dengan besarnya jumlah penduduk yang mencapai sekitar 268 juta, Indonesia bisa dipastikan menjadi pasar yang cukup besar dan potensial, termasuk Jawa Timur..

“Kami berupaya mendorong, merangkai seluruh potensi yang dimiliki industri perfilman Jatim untuk bersama-sama bergerak dan berkarya agar kinerja industri ini bisa maju,” ujar Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim, Adik Dwi Putranto di Surabaya (9/11/2020).

Menurut Adik, selain menjadi pasar terbesar ke dua setelah Jakarta, Jatim memiliki sejumah potensi yang bisa dikembangkan. Diantaranya adalah banyaknya sineas yang berasal dari Jatim dan banyaknya jumlah gedung bioskop yang dimiliki.

“Ini yang harus kita lihat. Jatim ini potensi industri perfilmannya besar, tetapi selama ini belum tersentuh. Banyak sineas dari Jatim yang akhirnya pindah ke Jakarta untuk mengembangkan karier mereka disana,” tambahnya.

Hal yang sama juga dungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Telekomunikasi dan Infomasi Kadin Jatim  Tritan Saputra bahwa selama tiga tahun belakangan, industri perfilman Jatim menjadi sorotan. Produksi film yang dihasilkan oleh Jatim sangat sedikit dibanding provinsi lain yang justru tidak memiliki fasilitas dan infrastruktur sebesar Jatim seperti Bandung dan Jogja.

“Padahal jumlah pegiat studio dan bioskop yang ada sangat banyak. Kalau melihat jumlah penonton juga sangat besar dan saya melihat industri ini akan terus berkembang di masa mendatang. Ini harus didorong agar bisa berkembang,” ujar Tritan saat acara Online Seminar Solution (OSS) Indonesia Kadin Jatim dengan tema “Menyongsong Industrialisasi Perfilman 2021 di Jatim” yang di gelar beberapa hari yang lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim, Sinarto mengatakan, salah satu penyebab industri perfilman di Jatim mengalami stagnasi  karena secara hukum, Provinsi sudah tidak lagi memiliki kewenangan dalam pengembangan industri ini pasca terbitnya Undang-Undang nomor 23/2014. Selain itu, Permendagri nomor 90/2019 juga menyebutkan bahwa Provinsi tidak memiliki kewenangan lagi.

“Untuk itu kami berupaya mencari cela dengan memasukkan industri perfilman ini ke sektor ekonomi  kreatif agar provinsi bisa ikut berkiprah.  Sebenarnya Komisi B DPRD Jatim telah membuat Perda terkait industri perfilman ini. Tetapi setelah itu tidak bisa dijalankan karena provinsi tidak memiliki kewenangan,” ujar Sinarto.

Agar industri film bisa bertumbuh, Disbudpar Jatim juga telah memberikan arahan kepada pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)  Teknologi  dan Kepariwisataan di Singosari untuk menfasilitasi pengembangan generasi muda Jatim  yang ingin mengembangkan bakatnya di sektor perfilman. Selain itu, Dispbudpar Jatim juga berencana membuat Festival Perfilman Jatim di tahun 2021 mendatang.

Anggota Komisi B DPRD Jatim Daniel Rohi menambahkan, industry perfilman ini erat kaitannya dengan industri pariwisata. “Daerah yang pernah dijadikan lokasi pembuatan film misalnya, selalu mengalami kenaikan kunjungan  wisata. Dan yang perlu ditekankan, ada tiga hal yang akan didapatkan dalam pengembangan industri ini, pertama mendapatkan hiburan, meningkatkan ekonomi dan membentuk karakter bangsa. Karena karakter bangsa itu terbentuk selain dengan membaca buku juga dari menonton film. Apalagi potensinya sangat besar,” ujar Daniel Rohi.

Ia mengungkapkan, secara nasional, kontribusi pendapatan industry film mencapai Rp 2,4 triliun di 2019, naik dari Rp 2,1 triliun di 2018. Dan jumlah penonton di  2019 mencapai hampir 60 juta dan terus mengalami peningkatan. Sedangkan jumlah judul film yang dihasilkan juga mengalami kenaikan menjadi 200 judul dari sebelumnya yang hanya 134 judul.

“Besarnya animo pembuatan film ini juga bisa dilihat dari jumlah proposal pembuatan film yang masuk sebanyak 343 proposal, naik 300 persen dari tahun 90an. Ini menunjukkan, industry film Indonesia ini memiliki masa depan bagus. Tetapi ironinya, industri ini hanya terpusat di Jakarta sehingga produksi film lokal daerah masih minim, termasuk Jatim karena terbentur dengan UU 23/2014,” tambahnya.

Daniel menegaskan, ia selalu meminta dan berdiskusi dengan Biro Hukum Provinsi Jatim untuk melakukan kajian tentang banyaknya Perda yang tidak efektif, termasuk Perda nomor 80/2014 tentang perfilman. “Kenapa ada hambatan disni. Harusnya, kalau Perda sudah ada, 6 bulan selanjutnya harus ada Pergub sehingga Perda bisa berjalan. Apakah ini karena terbentur aturan diatas yang memangkas dan menghambat kewenangan daerah. Karena industri film bisa maju ketika ada regulasi yang responsif dan akomodatif terhadap industri ini,” akunya.

Selain terbentur dengan persoalan hukum, stagnasi industri film Jatim ini menurut Ketua Komite Tetap Ekonomi Kreatif, Film dan Televisi Kadin Jatim Luthfil Hakim karena belum adanya dukungan finansial dari pemerintah daerah. Harusnya politik anggaran diarahkan pada semua sektor yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), termasuk industry perfilman. Dan sebenarnya Perda nomor 80/2014 yang tidak efektif itu pun belum jawab kepentingan dan kebutuhan industry perfilman Jatim.

“Yang harus dilakukan pemerintah, alokasi APBD harus diprioritaskan kepada sektor yang berkontribusi. Apakah Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya sudah melakukannya dan seberapa besar alokasi APBD untuk mendukung sektor yang berkontribusi. Ini yang harus dilihat. Karena ikutan dari industri perfilman ini sangat banyak, diantaranya ada fashion dan bioskop. Ada yang bisa diraup dari sini, misalnya pembuatan merchandise,” tambah Lutfil.

Disisi lain, dukungan finansial dari lembaga perbankan daerah Jatim juga belum ada. Padahal Bank Jabar dan Bank Banten telah memberi dukungan untuk pembuatan film lokal daerah.”Misal film Seteru dan Guru Ngaji, itu ada Bank Jateng di belakangnya. Saya tidak tahu apakah Bank Jatim sudah pernah terlibat pembiayaan. Karena ini nyata-nyata yang dihadapi oleh industri perfilman daerah. Dalam hal ini, Kadin Jatim juga bisa membuat Corp Finance sebagai solusi dukungan pembiayaan,” tegas Luthfil.

 Presidium Surabaya Film Asociate, Wulansary mengaku, sejauh ini para sineas di Jatim telah bersepakat untuk menjalin kerjasama untuk melakukan pemetaan potensi yang dimiliki. Karena sebelumnya, mereka tercecer dan tidak mengenal satu dengan yang lain. Mereka kebanyakan berkarya di Jakarta tanpa membawa nama daerah.

“Dua tahun belakangan, kami lakukan pemetaan di Surabaya, kota yang punya layar bioskop terbesar kedua di Indonesia. Bahwa teman perfilman di Jatim khususnya Surabaya ini sudah luar biasa sepakterjangnya, hanya saja mereka tidak saling kenal dan ini jadi kekonyolan. Kalau ada yang terbang duluan, mereka tebang sebagai person tidak mengangkat daerah. Ini kita lagi kumpulkan,” pungkasnya.kbc6

Bagikan artikel ini: